Hargo.co.id, GORONTALO – Menyangkut anggaran, Gubernur Rusli Habibie selalu teliti. Ia bahkan menguliti satu per satu anggaran agar bisa dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Tak heran, sejak memimpin Provinsi Gorontalo bersama Wakil Gubernur Idris Rahim, porsi belanja APBD Provinsi Gorontalo selalu lebih besar untuk rakyat. Bahkan lebih dari 70 persen.
Seperti yang dilansir Gorontalo Post, selain langganan penghargaan kementerian dalam negeri, karena selalu menjadi provinsi tercepat pembahasan dan pengesahan APBD setiap tahun, Provinsi Gorontalo juga mencatatkan diri sebagai daerah dengan belanja publik lebih besar dalam porsi APBD.
“Masih banyak yang kita kerjakan, kebutuhan rakyat itu yang utama,” kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.
Pos belanja yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat pasti dicoret, menurut Rusli, anggaran pemerintah merupakan uang rakyat yang harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Ia bahkan mempelototi anggaran perjalanan dinas bagi aparatur pemerintah, agar tak menjadi anggaran jalan-jalan. Gubernur Rusli Habibie menegaskan, perjalanan dinas jelas dibolehkan dalam aturan, tapi harus punya manfaat.
“Tak sekadar jalan-jalan, harus dipertanggungjawabkan. Ada manfaat sekembalinya dari perjalanan dinas,” kata dia.
Gubernur selalu mencontohkan, ia berhari-hari di Jakarta, tapi bukan untuk jalan-jalan, apalagi liburan. Agendanya sangat padat untuk keluar masuk kementerian, menemui menteri dan pejabat terkait untuk ‘melobi’ anggaran dan program agar mengucur ke provinsi Gorontalo.
Hasilnya, dari setiap perjalanan dinas, gubernur membawa pulang program yang anggaranya miliaran rupiah. Upaya Gubernur tersebut, bisa dilihat dari meningkatnya perhatian pemerintah pusat untuk Gorontalo, dibuktikan dengan bertambahnya anggaran yang mengucur setiap tahun. Pada tahun 2017, daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) yang diterima Gorontalo sebesar Rp 6,1 triliun, pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 6,5 triliun, tahun 2019 meningkat lagi menjadi Rp 6,75 triliun, dan tahun 2020 DIPA Gorontalo yang baru saja diterima Gubernur Rusli Habibie dari Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (14/11), meningkat menjadi Rp 6,95 triliun, atau meningkat 2,26 persen atau Rp 200 Miliar dari Dipa 2019.
DIPA memuat seluruh alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa Provinsi Gorontalo. Secara detail, dana yang yang dikucurkan oleh pemerintah pusat tahun 2020 di Provinsi Gorontalo, terdiri atas dana bagi hasil pajak Rp72,8 miliar, dana bagi hasil sumber daya alam Rp 5,98 miliar, dana alokasi umum Rp 4,25 triliun. Selain itu, terdapat dana alokasi khusus fisik Rp 988 miliar, dana alokasi khusus nonfisik Rp 821 miliar, dana insentif daerah Rp 165 miliar, serta dana desa Rp 644 miliar.
Gubernur Rusli Habibie mengatakan, Presiden Jokowi meminta agar setiap setiap kementerian, lembaga, dan daerah segera melaksanakan lelang akhir tahun ini. Sehingga, program bisa berjalan pada Januari 2020.
“Arahan Presiden jelas segera lelang,†ujar Rusli Habibie.
Rusli mengatakan dana yang dikucurkan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Biaya lain terkait dengan pendukung program dapat dihemat dan diminimalisasi. Semua pihak juga diminta Presiden untuk memperbaiki koordinasi dan sinergi baik kementerian maupun pemerintah daerah untuk efisiensi dan efektivitas pencapaian output kegiatan pembangunan. (adv/hg)