Hargo.co.id, GORONTALO – Penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang akan dilaksanakan Pemprov Gorontalo dalam rangka menangani warga terdampak Covid – 19, akan melibatkan BPKP dan Kejaksaan. Ini dilakukan agar bantuan tersebut tepat sasaran dan berjalan baik.
Demikian penyampaian Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie usai video konferensi bersama wali kota dan bupati di aula rumah jabatan Gubernur, Jumat (3/4/2020).
“Biar tepat sasaran, penyalurannya (JPS) akan melibatkan BPKP dan Kejaksaan,” tegas Rusli Habibie.
Diungkapkannya, bantuan JPS ini akan diterima oleh 60 persen dari jumlah KPM di Gorontalo. Sedangkan 40 persennya diakomodir oleh Pemkab dan Pemkot.
Berdasarkan data sementara di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, total KPM ada 53.418. Jika dihitung, maka Pemprov Gorontalo akan menanggung 32.051 KPM.
“Jadi 60 persen yang akan kita tanggung warga yang terdampak virus Corona. Selain KPM yang sudah tercatat, termasuk juga para sopir, penjual nasi kuning dan warung kecil, pemanjat kelapa, penyapu jalan, penggali kubur, dan para imam,†ujar Rusli Habibie.
Lebih lanjut Gubernur Gorontalo dua periode itu menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk segera merampungkan Petunjuk Teknis (Juknis) yang menjadi dasar pelaksanaan JPS.
“Segera rampungkan juknisnya, sudah banyak masyarakat yang terdampak virus Corona, warung-warung sudah ada yang tutup, apalagi sudah menjelang Ramadan. Setelah data dari kabupaten/kota kita terima, dananya segera kita transfer untuk pengadaan bahan pangan pokok,†tegas Rusli Habibie.(adv/rwf/hg)
