Hargo.co.id, GORONTALO – Gara-gara banyak mendapat keluhan dari Pos Perbatasan, pimpinan DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Selasa (28/04/2020) mendatangi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Mereka ingin berdialog dengan Gugus Tugas Covid-19 serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Mereka yang datang yakni, Ketua DPRD, Djafar Ismail, Wakil Ketua DPRD, Roni Imran dan Hamzah Sidik. Menurut Djafar Ismail, langkah ini merupakan inisiatif DPRD setelah menerima masukan dan keluhan dari para petugas kesehatan di lapangan.
“Ini merupakan inisiatif pimpinan DPRD atas beberapa masukan dari petugas kesehatan yang ada di lapangan, sehingga hal ini perlu untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti,” kata Djafar Ismail.
Para petugas tersebut, kata Djafar Ismail, mengeluhkan soal fasilitas yang mereka butuhkan saat di lapangan itu minim. Serta hal lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan hidup mereka.
“Seperti halnya terkait dengan ketersediaan makanan para petugas dan juga tempat tidur yang sangat memprihatinkan,” jelasnya.
Ditambahkan, para petugas di lapangan tersebut memiliki tanggung jawab yang besar dan sangat penting tugas yang mereka emban tersebut.
“Sehingga kebutuhan mereka perlu untuk diperhatikan. Selain itu juga, anggaran yang disiapkan untuk penanganan Covid-19 cukup besar dan itu telah melalui mekanisme pergeseran di DPRD,” tegasnya.
Jika terhadap kondisi di lapangan demikian dan terhadap kebutuhan petugas di lapangan sering dikeluhkan, maka tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar.
“Ke mana anggaran yang telah dibahas oleh DPRD yang diperuntukan untuk penanganan corona dan dibelanjakan untuk apa,” ujarnya.
DPRD, kata Djafar Ismail, meminta agar kekurangan dan atas aspirasi yang disampaikan ke pihaknya tersebut dalam minggu yang berjalan ini diminta untuk segera dibenahi.
“Pekan ini harus ada kepastian terhadap persoalan di perbatasan dan pos perbatasan dan harus dibenahi, dan DPRD Gorut juga akan segera turun lapangan untuk melihat lagi kondisi yang ada,” jelasnya.
Terhadap kebijakan daerah termasuk pembatasan aktivitas tentu sangat didukung oleh DPRD termasuk pembatasan aktivitas sosial termasuk pasar.
“Hanya saja untuk mekanisme yang pas terhadap pembatasan aktivitas sosial seperti pembatasan aktivitas pasa itu belum ada yang pas, soal pembatasan jam dan waktu pelaksanaan itu sah saja, namun mekanismenya itu yang masih harus dicari lagi,” pungkasnya. (abk/adv/hg)