Hargo.co.id, GORONTALO – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gorontalo memastikan data jumlah penduduk yang telah dipublikasikan merupakan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga tidak perlu lagi dilaporkan balik ke Kemendagri.
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo, Muhtar Nuna menjelaskan, sebagai Lembaga Pencatatan Administrasi Kependudukan yang ada di kabupaten, pihaknya hanya membantu pelayanan administrasi sebagai transit lalu lintas data melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
“Mungkin secara kasat mata orang melihat bahwa proses pendataan Administrasi Kependudukan itu dilakukan oleh Dukcapil, kemudian Dukcapil yang melaporkan ke pusat. Tetapi by sistem, kita mengenal prinsip satu server data kependudukan dan itu ada di Kemendagri,” kata Muhtar Nuna, Selasa (8/3/2022).
Dengan demikian, kata Muhtar Nuna, data jumlah penduduk yang sudah terupdate dan dipublikasi tidak perlu dilaporkan lagi ke Kemendagri, sebab data tersebut merupakan data yang diterima dari Kemendagri.
“By sistem, arus lalu lintas data itu akan berputar, data hanya transit di server kami dan dikirimkan ke pusat untuk diolah dan disimpan di server pusat. Hasilnya, baru itu dikembalikan lagi kepada kami. Jadi, kami memang mempunyai data pelayanan, tetapi data konsolidasi bersih yang dipublikasikan dan digunakan oleh publik adalah data yang dikeluarkan oleh Kemendagri,” katanya menerangkan.
Data yang sudah dibersihkan tersebut juga dipublikasi oleh Kemendagri kepada semua pihak yang membutuhkan, termasuk kepada penyelenggara Pemilu. Sesuai aturan, pemerintah berkewajiban untuk memberikan Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilihan (DP4) kepada penyelenggara paling lambat 16 bulan sebelum pemilihan.
“Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak Kemendagri yang memang sudah melakukan proses pembersihan data dalam server pusat. Sehingga, tidak perlu kita melakukan pelaporan ke Kemendagri karena bisa dikatakan, mereka yang memiliki data itu. Kita hanya operasional saja,” kata Muhtar Nuna.
Sebelum Pemilu akan dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) untuk mengetahui apakah data ini sudah terjadi perubahan, selang waktu sebelum pemilihan. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka akan melakukan pemadanan data untuk melakukan penyesuaian data yang ada di sistem dengan data di lapangan.
“Jadi setelah Kemendagri menyampaikan data itu ke penyelenggara, jika dalam proses penyelenggara di kabupaten membutuhkan sandingan atau padanan data itu langsung ke Dukcapil Kabupaten. Tapi, data dasarnya tetap dikeluarkan oleh Kemendagri,” kata Muhtar Nuna.
Dirinya juga memastikan pihaknya tidak mempublikasikan data, selain data konsolidasi bersih dari kemendagri untuk menghindari beredarnya data yang belum valid.
“Di kita memang ada data, tapi datanya dinamis, bergerak setiap hari. Data ini tidak bisa kita publikasi karena datanya belum bersih atau tidak akurat dan bisa salah. Jadi di Dukcapil tidak ada data sementara yang publikasi, kita mengeluarkan data paten. Data hasil konsolidasi Kemendagri,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase meminta Dinas Dukcapil untuk melaporkan data terbaru tentang jumlah penduduk yang sudah terupdate ke Kemendagri. Menurutnya, hal tersebut penting dilakukan sebab berkaitan dengan jumlah alokasi kursi di DPRD pada Pemilu legislatif 2024 mendatang
Dari pembahasan DPRD dengan Dukcapil juga dengan KPU pada 2021 lalu, jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo sudah mencapai 400 ribu lebih. Dengan angka tersebut secara otomatis jumlah kursi DPRD yang hanya 35 kursi akan bertambah 5 kursi.
“Saya minta Dukcapil untuk sesegera mungkin melaporkan update jumlah penduduk kita (Kabupaten Gorontalo) ke Kemendagri. Jangan sampai pelaporannya ke Kemendagri terlambat dari 16 bulan sebelum hari pemungutan. Itu perlu disampaikan ke Mendagri, selagi hari ini masih ada waktu, segera disampaikan,” kata Syam T. Ase. (***)
Penulis : Sucipto Mokodompis