Hargo.co.id, GORONTALO – Gara-gara lahan seluas 7.448 meter persegi masuk kawasan Bandara Djalaludin Gorontalo, warga Desa Tolotio, Tibawa, mengadu ke DPRD. Itu lantas Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo meninjau langsung lahan yang dimaksud itu.
Informasi yang berhasil dihimpun, Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebanyak dua kali. Namun, belum ada juga penyelesaian, sehingga Komisi I turun lapangan pada Rabu (09/03/2202).
Seperti diketahui, Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo menerima aspirasi dari Pang Moniaga, warga Desa Tolotio, Tibawa. Pang Moniaga mengadukan bahwa lahan seluas 7.448 meter persegi masuk dalam pengembangan kawasan Bandara Djalaludin Gorontalo. . Sementara pihak dari Pang Moniaga belum menerima pembayaran tanah tersebut.
Menurut Ketua Komisi I, Syarifudin Bano, kunjungan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase dan anggota Komisi I lainnya. Hadir juga dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Kabupaten Gorontalo, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo serta pihak Bandara Djalaludin Gorontalo.
“Di lapangan kami menyesuaikan lokasi lahan dengan data berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Ternyata terdapat perbedaan objek lahan milik bandara,” jelas Syarifudin Bano.
Dijelaskan oleh Syarifudin Bano, memang ada lahan yang sudah dibayarkan pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan dokumen yang dipegang pemilik lahan, namun bukan objek tanah seluas 7.448 meter persegi ini. Lebih dari itu, agar penyelesaian masalah segera memperoleh titik terang.
“BPN Wilayah Kabupaten Gorontalo telah melakukan pengukuran dan diminta melakukan kajian akurasi lahan tersebut. Kami sudah sampaikan, dalam satu pekan hasil itu sudah diberikan kepada DPRD agar segera dikeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemerintah. Kami berharap warga bersabar dan menunggu hasil keputusan,” kuncinya. (***)
Penulis: Deice Pomalingo