Pekerjaan di Bawah Progres, DPRD Nilai Kontraktor Tak Profesional

×

Pekerjaan di Bawah Progres, DPRD Nilai Kontraktor Tak Profesional

Share this article
Pekerjaan di Bawah Progres, DPRD Nilai Kontraktor Tak Profesional
Komisi lll saat melihat langsung pekerjaan di Kecamatan Telaga yang tak kunjung selesai. (Foto: Istimewa/Humas DPRD)

Hargo.co.id, GORONTALO – Terdapat dua proyek pekerjaan ruas jalan multiyears di Kecamatan Telaga Cs hingga saat ini belum selesai. Bahkan, hasil kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo di lapangan menilai jika pekerjaan proyek tersebut masih di bawah progres.

Tak pelak lagi, DPRD Kabupaten Gorontalo menilai kontraktor yang dipercayakan mengerjakan proyek tersebut, tak profesional. Ini seperti diutarakan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Hendra RA. Abdul saat meninjau lokasi tersebut, Kamis (10/03//2022).

“Dua kontraktor yang telah mendapat paket pekerjaan Jalan Wadipalapa – Bulila dan SP. 3 Tuladenggi – SP. Tenggela Batas Kota, tidak profesional. Pasalnya, meski telah diberi waktu setahun pekerjaannya hingga saat ini, masih di bawah progres,” tegas Hendra RA. Abdul.

Lanjut katanya, jika pembongkaran dilakukan pada tahap awal dan dilanjutkan setelah satu bulan kemudian sesuai dengan tahapan, maka tidak ada masalah. Tapi hari ini, kata Hendra RA. Abdul, setelah para kontraktornya menerima uang muka sebesar 15 persen dari total anggaran pekerjaannya, hanya sebatas pembongkaran saja.

“Tahap awal setelah menerima uang muka sesuai informasi sebesar 15 persen dari jumlah kontrak. Pekerjaannya hanya dibongkar lalu dibiarkan selama hampir 7 bulan tanpa ada sentuhan pekerjaan lagi. Kasihan masyarakat selaku pengguna jalan,” keluh Hendra RA. Abdul.

Sekretaris Komisi lll ini lanjut mengatakan, tahapan pemberian kesempatan selama satu tahun tidak konek dengan pekerjaan. Kalau alasan penyedia jasa bahwa waktunya masih panjang tidak boleh begitu, karena dampaknya merugikan pengguna jalan dan pelayanan publik terganggu hampir selama hampir 7 bulan pasca dibongkarnya jalan ini.

Hendra RA. Abdul menuturkan, tak ada alasan kontraktor mengatakan bahwa pekerjaan ini masih memiliki waktu yang panjang. Sebab menurut Hendra RA. Abdul, dalam dokumen kontrak tahapan pekerjaan telah diatur sebaik mungkin oleh pemerintah daerah sebagai pemilik pekerjaan.

“Walaupun kita akui 60 persen progresnya adalah pengaspalan, tapi di 40 persen persiapan progresnya baru 5 persen, dan ini tidak masuk akal. Kami Komisi III anggap pekerjaan kedua proyek tidak rasional antara manajemen waktu dan tahapan pekerjaan serta progres di lapangan,” tegas Hendra Abdul.

Dirinya mengaku menerima laporan masyarakat bahwa rata-rata pekerjaan multiyears yang bersumber dari pinjaman dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di bawah progres.

“Pekerjaannya sama hanya dibongkar, lalu dibiarkan begitu saja selama hampir 7 bulan sampai hari ini,” tegas Hendra RA. Abdul.

Dirinya menilai, pekerjaan yang progresnya di bawah hingga saat ini karena minimnya pengawasan dari dinas terkait. Oleh karena itu Komisi III berencana akan mengundang tim pengawas pemerintah dalam waktu dekat ini.

“Kita akan mempertanyakan apakah pengawas memberi teguran atau rekomendasi terhadap pekerjaan ini. Kedua kontraktor, kita juga akan lihat alasan-alasan mereka apa. Tetapi terlepas dari alasan apapun, kami melihat Kontraktornya tidak qualified, tidak bonafit dan tidak profesional,” kuncinya. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo