Hargo.co.id, GORONTALO – Peningkatan kualitas pelayanan, tidak hanya dalam bentuk pelayanan yang dilakukan oleh para petugas saja. Namun juga terhadap fasilitas penunjangnya, seperti akses menuju fasilitas umum.
Ini ditegaskan Anggota DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Alhamid Otoluwa yang menyoroti akses menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainal Umar Sidiki (ZUS) yang berada di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang. Menurutnya, sesuai dengan realita di lapangan, kondisi jalan masuk menuju RSUD ZUS tersebut kondisinya rusak parah dan sangat memprihatinkan.
Alhamid Otoluwa menambahkan, akses ke rumah sakit tersebut banyak mengalami kerusakan bahkan dari seluruh arah seusai peninggalan bupati sebelumnya yakni Rusli Habibie, hingga pemerintahan saat ini tidak pernah ada perubahan.
“Sementara pemerintahan saat ini bertekad bahkan visi misi mereka adalah memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan, namun hal tersebut kontradiktif dengan kondisi yang ada di lapangan,” kata Alhamid Otoluwa.
Selain itu juga, ada jembatan yang merupakan akses untuk sampai ke RSUD ZUS yang sampai dengan saat ini tidak bisa dilalui oleh pasien. Dan hal tersebut, kata Alhamid Otoluwa, banyak disampaikan masyarakat.
“Hal ini menyebabkan pasien terlambat masuk ke tempat pelayanan, karena akses jalan tidak memungkinkan, jadi jangan salahkan masyarakat jika terlambat ke tempat pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Terhadap hal ini, Aleg PAN tersebut meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat memperhatikan dan menjadikan persoalan prioritas untuk diperbaiki, apalagi dengan adanya dana PEN.
“Dinas Kesehatan juga merupakan potensi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pelayanan kesehatan bahkan sumber PAD terbesar melalui BPJS dan pelayanan kesehatan lainnya,” ujarnya.
Tentunya, jika akses jalan bagus pelayanan kesehatan lengkap maka masyarakat tak akan ada lagi yang dirujuk ke rumah sakit di daerah lain. Karena semua bentuk proses pelayanan pasti akan dilaksanakan di Gorontalo Utara dan itu membuka ruang bagi daerah agar PAD lebih besar.
“Saya sampaikan ke pemerintah daerah berjuang sama sama, bagaimana memperjuangkan kondisi pelayanan kesehatan kepada masyarakat lewat pos pos pelayanan kesehatan, karena ini tidak bisa digerakkan oleh Kadis kesehatan sendiri,” tandasnya. (***)
Penulis: Alosius M. Budiman