DPRD Gorut Diminta Evaluasi Keuangan Daerah yang Terinformasi Alami Defisit

×

DPRD Gorut Diminta Evaluasi Keuangan Daerah yang Terinformasi Alami Defisit

Share this article
Aktivis Gorut, Ayi Waras meminta DPRD Gorontalo Utara untuk segera melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah. (Dok. Pribadi)
Aktivis Gorut, Ayi Waras meminta DPRD Gorontalo Utara untuk segera melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah. (Dok. Pribadi)

Hargo.co.id, GORONTALO – Aktivis Gorut, Ayi Waras meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara (Gorut) untuk dapat segera melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah saat ini.

Ayi mengatakan, pihaknya mendapat informasi jika pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, sungguh sangat mengkhawatirkan.

“Yang dikhawatirkan justru kondisi ini akan menjadi sangat merugikan bagi daerah, terutama terhadap kondisi pembangunan daerah,” ungkapnya.

Pertama terhadap informasi besaran defisit daerah yang sangat besar yang terinformasi kurang lebih Rp. 39 milyar lebih dan pos anggaran yang akan menutupinya belum terinformasi dari mana.

“Defisit ini harus segera diseriusi, dari mana sumber anggaran untuk menutupinya, harus jelas,” tegasnya.

TAPD, kata Ayi, harus berkoordinasi dengan DPRD khususnya Banggar terkait dengan langkah kongkrit untuk menutupi defisit yang terjadi.

“Jika memang harus mengorbankan program lainnya, dalam artian refokusing, maka itu harus direncanakan dengan matang, mana program yang akan direfokusing,” ujar Ayi.

Belum lagi ada informasi dugaan pemanfaatan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya, karena kebijakan terlanjur dikeluarkan, sehingga memaksa realisasinya dengan memanfaatkan anggaran dari pos lain dan nantinya akan diganti kemudian ketika anggarannya telah tersedia.

“Dan yang paling mengkhawatirkan jika ini memang informasi valid, bahwa defisit daerah setiap bulannya terus bertambah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana daerah akan menyelesaikannya,” kata Ayi.

Oleh karena itu, DPRD diminta untuk bertindak tegas dan segera berkoordinasi dengan eksekutif terkait persoalan keuangan daerah saat ini.(*)

Penulis: Alosius M. Budiman