Legislatif

DPRD Gorut Terus Perjuangkan Upah Bagi Honorer Satpol PP

×

DPRD Gorut Terus Perjuangkan Upah Bagi Honorer Satpol PP

Share this article
Partisipasi, RKA APBD, Satpol PP Gorut
Anggota DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte. (Foto: Dok. Pribadi)

Hargo.co.id, GORONTALO – Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangatlah penting bagi daerah, terutama tugas dan wewenang yang diatur sesuai dengan regulasi sebagai penegak peraturan daerah (Perda).

Berita Terkait:  Hadiri Musrenbangda, Paris Jusuf: Susun Program Harus Hati-hati

Di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) keberadaan Satpol PP juga penting. Hanya saja, kinerja para penegak Perda terkendala dengan kondisi anggaran daerah boleh dikatakan ekstrem, karena memang sangat minim. Terlebih, personil Satpol PP di Gorut, sebagian besar masih berstatus honor, sehingga dengan kondisi ini, pemenuhan terhadap anggota Satpol PP secara maksimal atau sesuai dengan kebutuhan tidak akan terpenuhi.

Terhadap hal tersebut, awak media ini meminta tanggapan wakil ketua Komisi 1, Matran Lasunte.

Berita Terkait:  Persoalan Keuangan Daerah, Ridwan: Harus Dicarikan Solusinya

Aleg PPP itu mengakui keberadaan Satpol PP sangat penting dan perannya jelas. Untuk itu, kata Matran, pihaknya terus berupaya mengalokasikan anggaran untuk honor.

“Secara kelembagaan, kami telah memperjuangkan anggaran untuk honor, namun memang kondisi keuangan daerah saat ini cukup ekstrem,” jelasnya.

Berita Terkait:  Aleg Telaga Cs Serap Aspirasi Masyarakat

Namun kata Matran, pihaknya sampai saat ini terus berupaya berkomunikasi dan mencari jalan keluar terhadap persoalan ini, karena memang selaku penegak Perda harus diadaka .

“Untuk personil Satpol PP yang berstatus ASN hanya beberapa orang saja dan ini tentu tidak akan maksimal. Apalagi dengan berbagai agenda nasional saat ini, dan juga terkait dengan penerapan Perda,” tegas Matran Lasunte.

Berita Terkait:  Tambahan 50 Persen TPG 2023 Belum Dibayar, Irwan: Pemda Ingin Memiskinkan Guru

Untuk itu, Matran berharap persoalan ini mendapatkan solusi yang terbaik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah.(*)

Penulis: Alosius M. BudimanĀ 

Berita Terkait:  Hendra Sesalkan Ketidakhadiran Dinas Pemdes pada Pembahasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Desa