Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) terkait penyerapan APBD 2024, Senin (13/1/2025).
Kegiatan yang dipimpin penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, diikuti oleh pimpinan kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo, tidak terkecuali Pj Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid.
Dalam agenda itu, setiap pimpinan daerah diberikan waktu untuk memaparkan realisasi APBD 2024. Bukan cuma itu, para nakhoda kabupaten dan kota juga, diminta untuk menyampaikan persoalan di masing-masing daerah, secara bergilir.
Ketika tiba gilirannya, Ismail Madjid memaparkan realisasi APBD 2024. Ismail juga menyampaikan beberapa hal penting. Pertama, kendala penginputan data yang belum sepenuhnya optimal.
“Memang 90 persen ini belum semua terinput. Hari ini kita menghadapi persoalan terkait dengan TPKD. Sebagian dari mereka belum memiliki kejelasan nasib, sehingga ini memengaruhi penginputan data yang dibutuhkan,” ujar Ismail.
“Namun, kabar baik datang dari realisasi DAK, yang rata-rata telah mencapai 100 persen. Begitu pula dengan anggaran lainnya seperti APC, non-APC, dan dana fiskal yang menunjukkan hasil positif. Ini adalah bukti komitmen kita untuk memaksimalkan dana yang ada demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Kedua, Ismail membahas isu infrastrukturjalan Kansil yang sering bermasalah setiap kali hujan, menjadi sorotan.
“Jalan Kansil ini perlu pembenahan. Setiap kali hujan, jalan ini sulit dilalui. Kami sudah berulang kali menyampaikan hal ini kepada Pak Kadis PUPR,” jelasnya.
Meski pada tahun 2024 belum ada anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan, Ismail optimis bahwa pada tahun 2025, alokasi anggaran untuk jalan tersebut dapat direalisasikan.
“Ini merupakan bagian dari jalan provinsi, sehingga perlu perhatian lebih lanjut,” tambahnya.
Selain infrastruktur, program makan bergizi gratis juga disentil Ismail pada Rakorev itu. Selama ini, kata dia, program tersebut telah mendapatkan dukungan, namun perlu ada kejelasan lebih lanjut terkait intervensi yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota.
“Kami diminta untuk memberikan support, tetapi support ini harus diperjelas. Apakah dari sisi anggaran atau bentuk intervensi lainnya? Pada evaluasi APBD 2025, kementerian juga telah mempertanyakan kesiapan kota untuk penganggarannya. Meskipun di DTT kami sudah mengalokasikan dana, meski tidak banyak, namun langkah intervensi harus jelas,” ungkap Ismail.
Menutup pemaparannya, Pj Wali Kota menekankan pentingnya sinergi antar pihak dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut.
“Tiga hal ini menjadi fokus utama yang perlu segera ditindaklanjuti. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat menyelesaikan masalah ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(Rls)
