Legislatif

Gelar Rapat Perdana, Pansus LKPJ DPRD Gorut Minta Daftar Pembayaran yang Belum Tuntas

×

Gelar Rapat Perdana, Pansus LKPJ DPRD Gorut Minta Daftar Pembayaran yang Belum Tuntas

Share this article
Gelar Rapat Perdana, Pansus LKPJ DPRD Gorut Minta Daftar Pembayaran yang Belum Tuntas
Rapat perdana Pansus LKPJ DPRD Gorut bersama OPD, Senin (22/04/2025). (Foto: Alosius M Budiman)

Hargo.co.id, GORONTALO – Sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya, pada Senin (21/04/2025) Pansus LKPJ Bupati Gorontalo Utara (Gorut) tahun 2024 menggelar rapat.

Berita Terkait:  Pansus Ranperda Pajak dan Retribusi DPRD Gorut Bahas Tarif Layanan Kesehatan

Dari pantauan awak media, rapat Pansus dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Hendra Nurdin dan turut didampingi oleh beberapa anggota Pansus seperti Windra Laharusu, Daud Syarif, Migdad Abdullah dan Rina Polapa.

Sementara dari legislatif ada Kadis Perikanan dan Kelautan, DLH, Kadis PUPR,

Berita Terkait:  Roni Minta APBD 2023 Disesuaikan Dengan PMK 212

Sekertaris Dinas Pertanahan dan pemukiman dan beberapa perwakilan OPD lainnya.

Dalam rapat tersebut, Windra Lagarusu menegaskan kepada pihak dinas untuk dapat memasukan data terkait apa saja yang belum terselesaikan pembayarannya pada tahun 2024.

Berita Terkait:  Yulis: CSR Perusahaan Harus Tepat Sasaran

“Seperti halnya retensi dan hal lainnya,” kata Windra.

Hal tersebut kemudian ditegaskan lagi oleh Hendra Nurdin bahwa pada tahun 2024 kemarin hampir tidak ada program yang berjalan karena memang tidak ada dananya

Berita Terkait:  DPRD Kabgor Usul Ranperda Perlindungan Petani

“Seperti halnya di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang ada sumber PAD,

namun kendalanya ada sejumlah kendaraan operasional namun rusak dan jangankan anggaran perbaikan,

Berita Terkait:  Aryati: OPD Penghasil PAD Harus Disupport

anggaran untuk ATK saja sulit bahkan tidak ada,” kata Hendra Nurdin.

Lanjut dikatakan bahwa ada juga aspirasi yang masuk terutama dari ASN yang ternyata

Berita Terkait:  Komisi II DPRD Bone Bolango Dorong Program yang Menyentuh Seluruh Wilayah

telah bekerja sesuai aturan dan ketentuan namun ternyata banyak hak mereka yang tidak direalisasikan.

“Ibarat kata, kewajiban telah dilaksanakan namun terhadap hak ASN banyak yang tidak terealisasikan,

Berita Terkait:  Al Ghazali Yakin, Jembatan Pulubala yang Rusak Segera Tertangani

padahal mereka telah bekerja,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata Hendra, pihaknya meminta list apa saja yang belum direalisasikan. Terutama terkait dengan anggaran.

Berita Terkait:  Ramsi Minta DPRD Bentuk Pansus RS MM Dunda

“Dan hal ini akan dicarikan solusinya agar persoalan krusial seperti ini diharapkan tidak terjadi lagi

di tahun anggaran 2025,” tandas Hendra Nurdin.(Alosius) 

Berita Terkait:  Ikut Terdampak Banjir, Ketua DPRD Gorut Tetap Turunkan Tim Bantu Warga