Hargo.co.id, GORONTALO – Juru Bicara Bupati Boalemo, Paris Djafar menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati sudah sesuai prosedur.
Hal itu disampaikan Paris menyusul adanya sejumlah pihak yang mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan tersebut di tengah seruan efisiensi anggaran.
Menurutnya, kebijakan pengadaan kendaraan dinas telah melalui proses perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan.
“Pengadaan ini bukan keputusan sepihak atau mendadak. Prosesnya sudah melalui kajian teknis, pembahasan dengan DPRD, dan masuk dalam rencana anggaran daerah yang sah. Mobil dinas lama telah mengalami sedikit gangguan operasional yang menghambat mobilitas kepala daerah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik,” ujar Paris Djafar, Jum’at (25/07/2025).
Paris juga menjelaskan bahwa secara geografis, Kabupaten Boalemo masih memiliki wilayah-wilayah pedalaman dan terpencil dengan akses jalan yang cukup sulit, berbatu, hingga berlumpur, terutama saat musim hujan.
Karena itu, lanjut dia, kepala daerah membutuhkan kendaraan yang memadai, tangguh di semua medan, dan dapat menunjang aktivitas pelayanan publik secara maksimal.
“Ini bukan soal kenyamanan, tapi tentang efektivitas kerja. Mobil dinas harus bisa menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah pelosok yang sulit diakses. Pemerintahan yang dekat dengan rakyat butuh alat kerja yang memadai untuk bisa hadir langsung di lapangan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut tidak mengganggu alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.
“Prinsip efisiensi tetap kami pegang. Namun efisiensi juga harus dibarengi dengan efektivitas kerja,” ujarnya.
Menanggapi kritik dari berbagai kalangan, Paris mengatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif. Namun ia mengajak publik untuk memahami secara menyeluruh latar belakang kebijakan tersebut.
“Kami menghormati hak warga untuk mengkritik. Tapi mari berdiskusi dengan semangat membangun. Ini bukan soal memanjakan birokrasi baik bupati dan wakil bupati, tapi memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan tanpa hambatan,” kata paris.
Paris juga menekankan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Mobil dinas hanyalah alat kerja, bukan simbol kemewahan,” tutupnya.(Rls)
