Legislatif

Irwan: Pembahasan RKPD Fokus Sinkronisasi Aspirasi Masyarakat

×

Irwan: Pembahasan RKPD Fokus Sinkronisasi Aspirasi Masyarakat

Share this article
Irwan_ Pembahasan RKPD Fokus Sinkronisasi Aspirasi Masyarakat
Suasana pembahasan RKPD antara anggota DPRD dan sejumlah pimpinan OPD.

Hargo.co.id, GORONTALO – Pembahasan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) difokuskan pada sinkronisasi aspirasi masyarakat.

Berita Terkait:  Siasati Pemangkasan TKD, Deprov Minta Potensi Pajak dan PAD Dioptimalkan

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo, Irwan Dai, mengatakan pembahasan tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui agenda reses dan kunjungan lapangan dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun mendatang.

Menurutnya, rapat kerja lintas komisi bersama OPD menjadi momentum penting untuk memastikan kebutuhan mendasar masyarakat tidak terabaikan dalam proses penyusunan program dan anggaran pemerintah daerah.

Berita Terkait:  Pengelolaan Anggaran 2024, Hamzah: Jangan Sampai Seperti Tahun Sebelumnya

“Seluruh aspirasi masyarakat yang kami terima harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. DPRD ingin memastikan bahwa suara rakyat benar-benar masuk dalam dokumen perencanaan, bukan sekadar dicatat tanpa tindak lanjut,” ujar Irwan Dai saat memimpin rapat di ruang paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo, Selasa (12/5/2026).

Ia menjelaskan, aspirasi masyarakat yang paling banyak disampaikan masih didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar,

Berita Terkait:  Aleg Kabgor Ini Turun Serap Aspirasi Petani saat Peringatan Hari Tani

mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase, jalan usaha tani hingga jembatan penghubung antarwilayah.

“Persoalan jalan rusak, saluran drainase yang tidak memadai, akses jalan tani, sampai kebutuhan petani dan nelayan menjadi aspirasi dominan yang harus segera dijawab melalui kebijakan anggaran yang tepat,” katanya.

Berita Terkait:  Aleg Gerindra Minta Kades Buhu Dinonaktifkan

Irwan Dai menegaskan, proses penyusunan RKPD dan KUA-PPAS tidak boleh hanya bersifat administratif,

tetapi harus benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

Berita Terkait:  Sekwan DPRD Kabgor Ingatkan Bawahannya untuk Jaga Netralitas Selama Pemilu

Maka dari itu, keterlibatan seluruh OPD dalam forum pembahasan dinilai penting agar setiap usulan

dapat diverifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Berita Terkait:  Dekab Boalemo Pastikan Pembahasan RAPBD Perubahan 2025 Sesuai Mekanisme

Ia juga berharap koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin solid sehingga setiap program prioritas

benar-benar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo.

Berita Terkait:  Bahas Soal Anggaran, Komisi II Dekab Gorut bakal Rapat dengan OPD

“Kolaborasi ini penting agar pembangunan berjalan tepat sasaran. DPRD ingin memastikan anggaran yang disusun nantinya benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,

khususnya sektor-sektor produktif seperti pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” tegas Irwan Dai.

Berita Terkait:  Jalan Rusak di Desa Tamboo Janji akan Diperbaiki Anggota DPRD

Melalui rapat kerja tersebut, DPRD Kabupaten Gorontalo menargetkan seluruh aspirasi masyarakat yang telah dihimpun

dapat terintegrasi secara maksimal dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tahun depan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berita Terkait:  DPRD Apresiasi Upaya Pemkab Gorontalo Dorong Percepatan Pembangunan

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo itu turut dihadiri anggota Komisi I, II, III, dan IV.

Sejumlah OPD strategis juga hadir dalam pembahasan tersebut, di antaranya Bappeda, PUPR, BPBD, Perkim, Dispora, Dikbud, Dinsos, Diskop UMKM,

Berita Terkait:  Ranperda P2KPK-PK, Pansus Bersikeras Masukkan 20 Persen RTH di Kawasan

Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DLH, Disporapar, BPMD hingga Dinas Perikanan.(Deice)