Hargo.co.id, GORONTALO – Penguatan sumber daya manusia (SDM) kesehatan menjadi salah satu isu utama yang disoroti Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo saat rapat kerja bersama manajemen Rumah Sakit Ainun dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Komisi IV menilai kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di rumah sakit milik pemerintah provinsi tersebut perlu mendapat perhatian serius agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah meningkatnya jumlah pasien.
Anggota Komisi IV, Sri Darsianti Tuna, mengungkapkan bahwa ketersediaan dokter umum saat ini belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus berkembang.
Maka dari itu, ia mendorong manajemen RS Ainun untuk menjadikan penambahan tenaga dokter sebagai salah satu prioritas dalam perencanaan anggaran tahun depan.
“Pelayanan kesehatan harus tetap menjadi prioritas. Ketersediaan dokter umum yang memadai sangat penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang cepat dan maksimal,” ujar Sri Darsianti Tuna.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa RS Ainun memiliki sekitar 16 dokter umum berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, sejumlah dokter masih menjalani pendidikan sehingga belum dapat bertugas secara penuh.
Di sisi lain, rumah sakit hanya didukung sekitar 10 dokter umum tenaga kontrak,
jumlah yang dinilai masih belum ideal untuk memenuhi kebutuhan pelayanan,
khususnya pada jam-jam pelayanan padat dan layanan malam hari.
Menurut Sri Darsianti, keterbatasan jumlah dokter berpotensi meningkatkan beban kerja tenaga kesehatan yang bertugas. Jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Selain dokter umum, Komisi IV juga menyoroti komposisi tenaga kesehatan lainnya.
Hasil pembahasan menunjukkan kebutuhan tenaga perawat masih cukup tinggi,
sementara jumlah tenaga bidan dinilai relatif lebih banyak dibandingkan kebutuhan pelayanan yang ada saat ini.
“Kami melihat perlu ada evaluasi terhadap distribusi tenaga kesehatan agar lebih seimbang. Kebutuhan di setiap bidang harus disesuaikan dengan kondisi riil pelayanan sehingga tidak terjadi kekurangan pada satu sektor dan kelebihan pada sektor lainnya,” jelasnya.
Untuk itu, Komisi IV meminta manajemen RS Ainun melakukan pemetaan ulang kebutuhan SDM secara menyeluruh.
Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan anggaran yang disusun benar-benar diarahkan pada pemenuhan tenaga kesehatan yang paling dibutuhkan masyarakat.
“Perencanaan SDM harus berbasis kebutuhan pelayanan. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan,” tandas Sri Darsianti Tuna.(Rmb)
