Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Boalemo terus mendorong tertib administrasi pertanahan, khususnya terhadap aset tanah yang telah diwakafkan untuk kepentingan keagamaan dan fasilitas umum.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui pemberkasan dokumen sertifikasi tanah wakaf yang dimanfaatkan sebagai tempat ibadah dan tempat pemakaman umum. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, 10–11 November 2026, dengan melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman.
Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, mengatakan legalitas tanah wakaf perlu mendapat perhatian
agar aset yang telah diserahkan untuk kepentingan masyarakat memiliki perlindungan hukum yang jelas.
Menurutnya, sertifikasi menjadi langkah penting untuk memastikan tanah wakaf tercatat secara resmi
sehingga dapat mencegah munculnya persoalan hukum maupun sengketa di kemudian hari.
“Pemberkasan ini penting agar status tanah yang diwakafkan tercatat oleh negara dan tidak bermasalah di kemudian hari,” ujar Lahmuddin saat berada di Kecamatan Paguyaman, Rabu (11/11/2026).
Dalam pelaksanaan selama dua hari tersebut, tim berhasil menuntaskan pemberkasan tanah wakaf yang tersebar di 13 desa di Kecamatan Paguyaman.
Ke-13 desa tersebut masing-masing Girisa, Karya Murni, Tangkobu, Rejonegoro, Sosial, Molombulahe,
Kuala Lumpur, Wonggahu, Mustika, Mutiara, Permata, Diloato, dan Bongo Tua.
Melalui pemberkasan ini, dokumen dan data tanah wakaf disiapkan sebagai tahapan menuju penerbitan sertifikat. Dengan demikian, tanah yang diperuntukkan bagi rumah ibadah maupun tempat pemakaman umum memiliki kejelasan status dan peruntukan.
Pemkab Boalemo berharap kolaborasi dengan Kantor Pertanahan dan KUA dapat terus diperkuat
agar seluruh tanah wakaf memiliki administrasi yang tertib serta terlindungi secara hukum.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga aset wakaf
agar pemanfaatannya tetap sesuai dengan tujuan awal dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.(Rls)
