GORONTALO, Hargo.co.id – Kabinet Gubernur Rusli Habibie – Wagub Idris Rahim belum lengkap. Sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) untuk jabatan tinggi pratama (JPT) masih lowong, artinya belum diisi pejabat definitif. Untuk menjalankan roda organisasi, Gubernur Rusli Habibie menunjuk pejabat pelaksana tugas (Plt).
Kamis (4/1) kemarin, Wakil Gubernur Idris Rahim menyerahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penunjukan Plt untuk lima pejabat, masing-masing Plt Asisten Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo Dr.Anis Naki, Plt Kepada Dinas Dikbudpora dijabat Amran H.A. Pahrun, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Bambang Tri Handoko, Plt Kepala Biro Hukum dijabat Ridwan Yasin, Plt Kepala Biro Pengadaan oleh Wahyudin Katili.
Sebelumnya dua jabatan lowong, yakni Kepala Dinas PU telah diisi Plt Kadis Iwan Mokoginta dan Plt Kadis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aidin Adam. “Untuk menjaga agar gerbong pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Gorontalo tetap berjalan baik, kita telah mengangkat pejabat pelaksana tugas untuk pimpinan beberapa OPD yang masih kosong,†kata Wagub Idris Rahim.
Idris menjelaskan, untuk mengisi jabatan yang pelaksana tugas tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo akan segera menggelar job bidding. Melalui proses itu Idris berharap bisa diperoleh pimpinan OPD yang profesional dan memiliki kompetensi. Ia memastikan, jika bulan Februari mendatang hasil job bidding telah ditetapkan, dan dilantik.
“Insya Allah bulan Februari 2018 sudah ada hasilnya, dan mereka benar-benar adalah orang yang profesional, memiliki kemampuan dan kompetensi, agar nantinya dapat membantu mewujudkan visi dan misi pimpinan daerah dalam mewujudkan Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera,†ujar Wagub Idris Rahim.
Dalam job bidding nantinya bisa diikuti pejabat yang memenuhi syarat seperti kepangkatan dan eselon. Sebelumnya Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan, dalam pengisian jabatan nanti, ia memberikan sejumlah persyaratan khusus, seperti memiliki integritas yang benar-benar ingin bekerja, tidak memiliki cacat moral seperti terlibat narkoba, miras, judi dan tidak sedang proses cerai rumah tangga, tidak memiliki tuntutan ganti rugi (TGR), dan telah melaporkan LHKPN. (tro/hg)
