Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah akhirnya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan waduk bolango ulu, Kabupaten Bone Bolango. Waduk yang termasuk dalam 49 waduk proyek strategis nasional (PSN) itu, dibanderol dengan anggaran Rp 2,2 triliun.
Bagusnya, mega proyek ini sudah ditender dan disiap lakukan pembangunan fisik. Hal ini disampaikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Gorontalo, pekan lalu.
â€Pembangunan Waduk Bulango Ulu, ini sebuah waduk yang besar yang kita harapkan nanti airnya bisa mengairi sawah dan kebun-kebun yang ada di provinsi ini,†terang Jokowi pada acara panen raya jagung di Desa Botuwombato, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, (1/3).
“Sudah dilelang, anggaranya Rp 2,2 triliun. Saya minta untuk segera dikerjakan dan diselesailkan,”tegas Jokowi. Ia mengatakan, anggaran Rp 2,2 triliun tidak sedikit. Makanya ia berharap masyarakat ikut mendukung pembangunan waduk.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengapresiasi respon Presiden Jokowi untuk memacu pembangunan Waduk Bolango Ulu. Menurut Gubernur, waduk bulango ulu sangat membantu pembangunan di Gorontalo.
â€Alhamdulillah, saya diceritakan oleh Kementerian PUPR sudah tersedia tendernya sebesar Rp 2,2 Triliun, anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan bulango ulu,†ungkap Rusli Habibie.
Dikutip dari laman Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), proyek waduk Bulango Ulu ditawarkan dalam dua paket pengerjaan.
Pada paket I, proyek yang ditawarkan senilai Rp1,28 triliun, sedangkan paket II Rp1,08 triliun. Kedua proyek menggunakan anggaran tahun jamak atau multiyears contract.
Lelang proyek tersebut menggunakan metode kualifikasi prakualifikasi dengan evaluasi sistem gugur. Kontraktor harus memiliki syarat kualifikasi dengan memiliki sertifikat badan usaha (SBU) klasifikasi bangunan sipil kode SI001, memiliki izin usaha jasa konstruksi (IUJK), tanda daftar perusahaan (TDP), dan telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir.
Kepala Bagian Tata Usaha (KTU) Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) II Gorontalo Arsin Mokoagow mengatakan, dalam detail engginering desing (DED), Waduk Bulango Ulu membutuhkan lahan seluas 810 hektar.
Namun dalam Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) atau Rencana Kerja Pengadaan Tanah, dan Pemukiman Kembali (RK-PTPK), luasan kebutuhan lahan untuk waduk bertambah lebih besar. Sebab, lahan terdampak yang dihitung sekaligus dengan lahan yang tidak produktif atau rusak dampak waduk.
“Semuanya (DED dan Larap), kami masukan dalam dokumen perencanaan,” kata Arsin.
Dijelaskanya, dalam luas keseluruhan 810 hektare, terdiri dari kebutuhan bendungan (fisik) 25 hektare dan genangan 614 hektare, ada pula untuk kebutuhan jalan. Waduk ini ‘menelan’ lima desa.
Masing-masing Desa Tuloa di Kecamatan Bulango Utara yang menjadi lokasi bendungan, dan desa Owata, Desa Mongiilo, Desa Mongiilo Utara dan Desa Pilolahea di Kecamatan Bulango Ulu yang menjadi area genangan waduk. Sebagai pengguna lahan, pihak Balai Sungati kata Arsin, telah mengusulkan pengadaan lahan kepada pemerintah provinsi.
“Kendalanya saat ini lahan. Karena anggaranya sudah ditender,”jelasnya. Proyek waduk kata Arsin sudah dimulai sejak 2018 dan diharuskan selesai 2023 dengan sistem proyek multiyears.
“Kita rencanakan lima tahun,”katanya. Selain itu, Arsin Mokoagow menambahkan, waduk bulango ulu nantinya multi fungsi, selain untuk pengendalian banjir, waduk juga berfungsi untuk air baku, bisa untuk listrik (PLTA), perikanan air tawar, irigasi persawahan dan tetunya akan menjadi lokasi pariwisata.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengatakan, pembangunan Waduk Bulango Ulu harus teralisasi. Apalagi kata dia, pemerintah pusat menjadikan waduk di hulu Sungai Bulango ini merupakan salah satu dari 49 waduk yang masuk prioritas Presiden Joko Widodo.
“Herus jadi, anggaranya sudah ada. Kalau tidak, maka kita berdosa pada anak cucu kita. Waduk ini sangat dibutuhkan,”ujar Darda. Ia menambahkan, khusus untuk kebutuhan lahan pihaknya mulai mepersiapkan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah di Kabupaten Bone Bolango. (gp/hg)