Cabut Subsidi Solar, Ongkos Pertanian Naik, Harga Beras Bagaimana ?

×

Cabut Subsidi Solar, Ongkos Pertanian Naik, Harga Beras Bagaimana ?

Sebarkan artikel ini
Kebutuhan solar untuk ketahanan pangan di Gorontalo sangat besar. Untuk itu, usaha di sektor pertanian bakal mengeluarkan ongkos produksi jika wacana pengurangan subsidi solar ini diterapkan

Hargo.co.id GORONTALO – Pemerintah pusat berencana akan mengurangi subsidi solar pada pembahasan RAPBN 2016 ini dengan alasan turunnya harga minyak dunia. Dengan kata lain, bisa jadi harga solar bersubsidi bakal  naik lagi pada pertengahan tahun nanti.

Sejalan dengan rencana tersebut, sejumlah pelaku usaha pertanian khususnya di Gorontalo dibuat galau.  Pasalnya, jika harga solar ditetapkan naik lagi, maka ongkos produksi juga bakal dipastikan membengkak. Yusuf Usman, salah seorang pemilik gilingan padi di wilayah Kecamatan Paguyaman  mengatakan, untuk operasional gilingan miliknya membutuhkan sedikitnya sekitar 20 liter solar per hari.

Saat disebut bakal ada kenaikan harga solar, Usman mengaku tentu saja akan berpengaruh pada produksi beras. Bahkan, sudah pasti akan ada kenaikan harga walaupun diakuinya tidak signifikan, “Memang ongkos produksi jadi bertambah.

Tapi ini solar, beda dengan bensin. Mungkin akan tetap berpengaruh di harga beras, tapi tidak gila-gilaan,” ungkap Yusuf. Menurut dia, selama ini kenaikan harga beras yang sebelumnya terjadi di Gorontalo dipengaruhi oleh sektor distribusi yang sengaja dipermainkan oleh pedagang-pedagang besar.

“Padahal, waktu itu kita punya harga beras tidak naik tinggi. Semuanya ada di pedagang,” tambah dia. Lain halnya dengan penuturan Imran, petani yang membajak sawah menggunakan traktor. Dikatakan Imran, jika solar naik Rp 1.000 seperti yang diwacanakan pemerintah menghapus subsidi sebesar Rp 1.000, maka beban para petani juga akan bertambah.

“Belum kalau ada petani-petani yang sewa traktor. Pasti ditanggung juga BBM-nya,” ujar Imran. Sementara itu, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Bone Bolango (Bonbol) Umar Ibrahim mengaku, tidak hanya petani yang akan menanggungnya, tapi juga para nelayan.

Menurut Umar, sejatinya kebijakan pengurangan subsidi solar tersebut bisa saja diterapkan akan tetapi harus lebih melihat mana petani dan nelayan kecil yang membutuhkan dan mana yang petani atau nelayan skala besar.

“Sebenarnya boleh diterapkan, tapi seharusnya lebih dipilah saja karena petani dan nelayan itu butuh solar karena buat usaha ketahanan pangan. Bukan karena difavoritkan untuk usaha dalam skala besar,” kata Umar yang juga Anggota DPRD Bonbol ini.

Umar berharap, sebaiknya kebijakan itu diberlakukan kepada pengusaha besar, bukan untuk petani dan nelayan kecil yang hidupnya belum tentu sejahtera, “Jadi intinya, harus dipilah dulu. Walaupun ini baru wacana, tapi kami siap untuk memperjuangkan aspirasi petani dan
nelayan,” pungkasnya.(axl/hargo)