Menyikapi desakan ini, Kasubdit Penataan Daerah wilayah II Kemendagri, Drs. Puling Remigius Kornelius, M.Si, mengatakan, terkait pemekaran daerah, pemerintah sekarang ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penataan daerah dan RPP tentang Desertada.
Kedua RPP ini ditargetkan tuntas Oktober mendatang.
“Dalam Desertada ada estimasi pemerintah pusat untuk memekarkan daerah hingga 2025. Sesuai proyeksi ada sekitar 210 daerah yang akan dimekarkan. Gobar, Panipi dan Boliyohuto masuk dalam proyeksi tersebut,†jelasnya.
Menurut Puling, sesuai mekanisme, setelah dua RPP itu selesai, maka pemerintah provinsi harus membuat rencana penataan daerah yang dibuat oleh provinsi dan diperkuat dengan perda. Rencana penataan ini yang akan jadi panduan untuk pemekaran wilayah.
“Ini penting diperdakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap calon daerah pemekaran. Jangan nanti ada pergantian kepala daerah lalu usulan pemekaran berubah. Ini yang dihindari,†jelasnya.
Bila rencana penataan daerah sudah dibuat, selanjutnya pemerintah, DPR dan DPD akan melakuka pertemuan untuk membahas kuota daerah pemekaran.
“Dari 210 calon pemekaran yang masuk desertada akan ditetapkan mana yang lebih dahulu. Jadi kalau ingin usulan Gorontalo segera masuk kuota, desakan politik kepada pemerintah, DPR dan DPD harus kuat,†jelasnya.
Setelah kuota ditetapkan, maka calon daerah pemekaran akan melalui daerah persiapan. Dalam fase ini daerah persiapan akan melewati penilaian selama tiga tahun oleh tim independent. Bila dianggap gagal maka akan dikembalikan ke daerah induk.
Agar usulan pemekaran Gorontalo bisa cepat masuk dalam tahapan daerah persiapan, Hana Hasanah menyatakan, dirinya bersama seluruh wakil Gorontalo baik yang duduk di DPR maupun DPD akan maksimal untuk mengawal pemekaran.
“Awalnya usulan Gorontalo tidak ada satupun yang masuk dalam desertada. Tapi setelah saya mendesak pimpinan Komisi II DPR-RI agar mempresur pemerintah agar meloloskan 65 DOB yang sudah mendapatkan ampres, akhirnya usulan Gorontalo bisa masuk desertada,†ungkapnya.
Hana Hasanah menyerukan semua elemen masyarakat Gorontalo untuk bergandengan tangan mendesak DPR,DPD dan Pemerintah agar memprioritaskan usulan Gorontalo. “Agar desakan ini maksimal. Tidak boleh hanya kepada satu pihak saja,†ungkapnya.
