Rabu, 6 Juli 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Eks Pimpinan KPK Nilai Pamerkan Tersangka Sejarah di Era Firli Bahuri

Oleh Tirta Gufrianto , dalam Kabar Nusantara , pada Rabu, 29 April 2020 | 13:05 Tag: , , ,
  KPK memajang Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Aries HB dan pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Senin (27/4) (Dok. KPK)

Hargo.co.id, JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengakui memamerkan tersangka korupsi saat konferensi pers baru terjadi pada era kepemimpinan Firli Bahuri. Menurutnya, selama empat periode kepemimpinan belum pernah terjadi hal tersebut.

“Selama empat periode kepemimpinan sebelumnya tidak pernah terjadi. Ini baru pertama kali,” kata Laode. Sebagaimana dilansir oleh Jawapos.com, Selasa (28/4)

Laode tidak mengetahui alasan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri memamerkan dua orang tersangka kasus dugaan suap Kabupaten Muara Enim yakni Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Aries HB dan pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi dalam konferensi pers, pada Senin (27/4) kemarin.

Laode pun mempertanyakan mengapa lembaga antirasuah memamerkan tersangka saat konferensi pers. “Silakan ditanyakan ke KPK soal alasan penampakan para tersangka tersebut,” jelas Laode.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan alasannya mempertontonkan tersangka pelaku korupsi saat konferensi pers yang digelar pada Senin (27/4) kemarin. Menurutnya, hal itu untuk memperlihatkan hal yang sama di mata hukum.

“Dengan menghadirkan para tersangka saat konferensi pers diharapkan menimbulkan rasa keadilan. Karena masyarakat melihat, tersangkanya ada dan melihat perlakuan yang sama kepada semua tersangka,” kata Firli dikonfirmasi, Selasa (27/4).

“Jadi prinsip equality before the law sudah dihadirkan,” sambungnya.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menyebut, budaya baru mempertontonkan tersangka saat konferensi pers untuk menghadirkan tujuan penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum. “Kita harus memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat,” ucap Firli.

Oleh karena itu, Firli mengharapkan timbul kepercayaan masyarakat kepada KPK. Serta menghadirkan penegakan hukum yang dapat mengubah perilaku sosial, dari buruk menjadi baik dan memberikan efek jera kepada masyarakat untuk tidak melakukan praktik korupsi.

“Masyarakat harus tenang, tidak boleh dibuat waswas apalagi gaduh,” tegas Firli menandaskan.(jawapos/hg)

 

 

 

 

*) Artikel ini telah diterbitkan oleh Jawapos.com dengan judul yang sama. Pada edisi Rabu, 29 April 2020
(Visited 2 times, 1 visits today)

Komentar