Hargo.co.id, JAKARTA – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bergerak mempercepat penyelesaian sejumlah proyek strategis nasional (PSN) di daerah. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah penuntasan sertifikasi lahan eks hak guna usaha (HGU) di Desa Tolongio, Kabupaten Gorontalo Utara, yang ditargetkan rampung pada pekan pertama Desember 2026.
Target tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di kantor kementerian tersebut, Selasa (20/10/2026).
Rapat dipimpin Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan. Gubernur Gusnar Ismail hadir didampingi Asisten II dan Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo serta Kepala Badan Penghubung.
Dalam pertemuan itu, Ossy menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemprov Gorontalo dalam mempercepat pelaksanaan PSN, terutama penyelesaian persoalan pertanahan yang selama ini menjadi bagian penting dari proses pembangunan.
Lahan eks HGU di Desa Tolongio menjadi salah satu fokus pembahasan. Proses penanganannya telah berlangsung cukup lama sehingga membutuhkan percepatan penyelesaian melalui koordinasi lintas instansi.
Ossy pun meminta Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Gorontalo yang turut hadir dalam rapat agar menuntaskan seluruh tahapan pekerjaan sesuai linimasa yang telah ditetapkan.
Penyelesaian sertifikasi lahan tersebut diharapkan berjalan terukur dan tidak melewati batas waktu yang telah disepakati, yakni pekan pertama Desember 2026.
Selain membahas lahan Tolongio, Gusnar turut menyampaikan perkembangan pembangunan Bendungan Bolango Ulu. Proyek infrastruktur strategis tersebut dilaporkan telah mencapai progres fisik 98 persen.
Meski pengerjaan fisik mendekati rampung, penyelesaian kebutuhan lahan masih menjadi perhatian.
Untuk itu, Gubernur Gusnar Ismail meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembebasan lahan,
khususnya pada area yang berasal dari lahan eks transmigrasi.
Dukungan Kementerian ATR/BPN dinilai penting untuk memastikan persoalan legalitas dan ketersediaan lahan tidak menghambat penyelesaian proyek strategis di Gorontalo.
Pemprov Gorontalo berharap koordinasi tersebut dapat mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan sekaligus mendukung penyelesaian pembangunan Bendungan Bolango Ulu. Dengan demikian, proyek infrastruktur tersebut dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(Rls)
