Hargo.co.id, GORONTALO – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Dr. Drs. H. Paris R.A. Jusuf, S.Sos.I., M.Si mengatakan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), perlu digelar dalam rangka penyusunan program suatu perwujudan dari pelaksanaan seluruh tataran dan tatanan regulasi, yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang maupun peraturan yang terkait dengan hal tersebut.
Hal itu disampaikan Dr. Drs. H. Paris R.A. Jusuf, S.Sos.I., M.Si, ketika diwawancarai Wartawan disela menghadiri kegiatan Musrembang dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2024, yang berlangsungdi Hotel Aston Kota Gorontalo pada Senin (10/04/2024).
“Saya melihat bahwa ini sangat-sangat penting, sehingga Musrenbang ini merupakan hal yang sangat strategis,” kata Dr. Drs. H. Paris R.A. Jusuf, S.Sos.I., M.Si.
Lebih lanjut ia juga mengungkapkan bahwa maksud dari kegiatan ini juga untuk menentukan arah serta prioritas program pada tahun 2024.
“Tentunya untuk penyusunan ini harus bersinergitas dengan Kabupaten/Kota,” lanjut Dr. Drs. H. Paris R.A. Jusuf, S.Sos.I., M.Si.
Dalam kegiatan yang dihadiri beberapa jajaran instansi pemerintahan itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo juga menuturkan bahwa ini juga dapat menginterpretasikan hal-hal menyangkut perwujudan target pembangunan pada tahun 2024 nanti. Diantaranya melakukan percepatan dan fokus dalam mengalokasikan anggaran daerah pada sektor-sektor prioritas, mendorong peningkatan pendapatan daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal.
“Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menguatkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada perencanaan pembangunan,” sambung Dr. Drs. H. Paris R.A. Jusuf, S.Sos.I., M.Si.
Pada kesempatan itu selaku Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Dr. Drs. H. Paris R.A. Jusuf, S.Sos.I., M.Si, juga menyampaikan harapan, agar kiranya Musrenbang ini bisa menyusun program yang strategis, berdasarkan skala-skala prioritas.
“Pada prinsipnya dalam penyusunan Musrenbang harus mengevaluasi program-program dari tahun sebelumnya, kemudian kekurangannya apa, dan reverensinya, tentu terdapat pada arahan Mendagri dan Bappenas,” harap Dr. Drs. H. Paris R.A. Jusuf, S.Sos.I., M.Si.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya dalam hal ini DPRD Provinsi Gorontalo, mendukung penuh kegiatan tersebut berdasarkan regulasi yang ada, dan menyesuaikan dengan tupoksi DPRD Provinsi yang termasuk dalam konteks budgeting dan controlling.(*)
Penulis: Angelica Cicilia L
Editor: Zulkifli Polimengo