Legislatif

Mekanisme Kerja Koperasi Merah Putih, Ketua Dekab Boalemo Ingatkan Sistem Pengawasan

×

Mekanisme Kerja Koperasi Merah Putih, Ketua Dekab Boalemo Ingatkan Sistem Pengawasan

Share this article
Mekanisme Kerja Koperasi Merah Putih, Ketua Dekab Boalemo Ingatkan Sistem Pengawasan
Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho.

Hargo.co.id, GORONTALO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo menggelar rapat dengar pendapat (RDP) gabungan untuk membahas keberadaan dan mekanisme kerja Koperasi Merah Putih. Rapat berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD pada Jumat (26/9/2025).

Berita Terkait:  Inovasi Bidang Industri Perlu Diperhatikan

RDP dipimpin oleh Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho dan dihadiri oleh Asisten III, Kepala BPKPD, Kumperindak, PMD, P3MD, serta pimpinan dan anggota Komisi I.

Dalam pengantar rapat, Karyawan Eka Putra Noho menegaskan bahwa setiap program yang dibiayai oleh negara wajib diawasi dengan sistem yang ketat, termasuk Koperasi Merah Putih.

Berita Terkait:  Eman Minta, DPRD Kabgor Boikot Produk Pro Israel

Ia juga menyoroti adanya informasi terkait penyerapan tenaga kerja paruh waktu yang ditempatkan di koperasi tersebut.

“Ini menyangkut uang negara. Karena itu mekanismenya harus jelas dan dijawab oleh OPD terkait,” tegasnya.

Berita Terkait:  45 Anggota DPRD Provinsi Gorontalo 2024-2029 Resmi Dilantik, Separuhnya Wajah Baru

Sementara itu, anggota DPRD Muslimin Haruna mengingatkan agar seluruh pihak berhati-hati

dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2025 tentang Koperasi Merah Putih.

Berita Terkait:  Zulfikar Pastikan, Aspirasi Rakyat Ditindak Lanjuti DPRD Kabgor

Menurutnya, pemahaman yang rinci terhadap mekanisme dan pendanaan sangat penting agar tidak memunculkan celah penyimpangan.

“Jangan sampai koperasi ini menjadi ladang baru yang berpeluang dikorupsi, apalagi dengan banyaknya anggaran yang kabarnya diserap,” ujar Muslimin.

Berita Terkait:  Deasy Harap, Program 2024 Terlaksana dengan Maksimal

Melalui RDP ini, DPRD berharap muncul kejelasan mengenai mekanisme pengelolaan Koperasi Merah Putih,

terutama dalam hal pendanaan serta perekrutan tenaga kerja.

Berita Terkait:  Pengelolaan Destinasi Wisata di Gorut Perlu Diseriusi

DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agar pengelolaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.(Adv)