“Bayangkan saja, kami hanya pindah dari toko satu ke toko lainnya sudah dua harus dua kali bayar parkir. Padahal jarak toko sangat dekat. Tak sampai 100 meter,†ujar Muhammad Fatahillah, warga Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto ketika ditemui Gorontalo Post di kawasan distro di Jl. Pangeran Hidayat, Kota Gorontalo. Padahal, menurut Fatahillah, pada hari-hari biasa toko maupun distro yang dikunjunginya menerapkan parkir gratis. “Kami juga heran. Mungkin karena banyak pengunjung maka dimanfaatkan untuk menarik biaya parkir,†tandasnya.
Sementara itu Rahmat salah seorang warga Kota Gorontalo juga ikut mengeluhkan keberadaan parkir illegal. “Sayahanya parkir sebentar untuk ke ATM. Tetapi begitu hendak pergi, tiba-tiba ada yang datang menagih biaya parkir. Sudah tak pakai seragam, tak ada karcis plus marah-marah pula,†ketus Rahmat.
Sementara itu Hadi, petugas parkir di salah satu kawasan distro menampik bila aktivitasnya bersama-rekan yang lain disebut illegal. Meski tak memiliki karcis ataupun ID Card, Hadi menegaskan bila tarif parkir yang dipungut disetorkan ke kas daerah. “Dari tarif Rp 2000 yang kami pungut, Rp 1000 kami setor ke kas daerah dan sisanya untuk kami,†ujarnya.
Ia menegaskan, sebelum menerapkan kawasan parkir pihaknya terlebih dahulu meminta izin kepada Pemkot Gorontalo, dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). “Yang jelas, setiap harinya kami catat. Berapa sepeda motor, mobil dan bentor. Itu selanjutnya kami setor. Jadi tidak benar bila kami disebut illegal,†tegasnya.
Sayangya Hadi tak bisa menjelaskan alasan tak mengantongi karcis ataupun ID Card. Namun menurut Hadi, pengenaan tarif parkir disesuaikan dengan pelayanan yang diberikan. “Kami yang atur saat mereka datang. Begitu pula ketika mereka hendak pergi kami atur agar bisa keluar dengan lancar. Jadi wajar kalau kami tarik tarif parkir,†tandasnya.(tr-49/nat/wan/hargo)