Hargo.co.id, GORONTALO – Pada 2020 mendatang, sebanyak tiga daerah di Provinsi Gorontalo yang akan menggelar Pilkada. Ketiganya yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango.
Terkait dengan penganggaran Pilkada, KPU RI menargetkan agar seluruh provinsi dan kabupaten/kota, paling lambat 1 Oktober 2019 sudah melakukan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU, Bawaslu dan Pemda yang melaksanakan Pilkada.
Namun hingga hari ini, belum satu pun kabupaten di Provinsi Gorontalo yang menandatangani NPHD. Informasi terkini yang berhasil diperoleh media ini, Pemda Kabupaten Pohuwato sudah akan tandatangani dengan besaran anggaran yang disepakati sebesar  Rp 17 miliar. Sedangkan untuk Bawaslu dianggarkan sebesar Rp 7,9 Miliar. Demikian juga untuk Kabupaten Gorontalo akan ditandatangani malam ini dengan besaran anggaran Rp 32 miliar.
“Perkembangan saat ini, untuk KPU Kabupaten Gorontalo dan KPU Kabupaten Pohuwato sudah ada kesepakatan. Toinggal Kabupaten Bone Bolango masih sementara komunikasi,” ujar Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem.
Hal ini lantas memantik reaksi dari penyelenggara lainnya. Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Ahmad Abdullah menyarankan kepada para kepala daerah yang melaksanakan Pilkada agar memprioritaskan anggaran Pilkada.
“Kurangi anggaran pencitraan. Nanti kalau Pemda tidak ingin menganggarkan sesuai dengan kebutuhan maka ini akan jadi temuan Bawaslu. Menghalangi tahapan,†ujar Ahmad.
Ahmad menambahkan, untuk anggaran Bawaslu, Bawaslu RI meminta Bawaslu di daerah menunda penandatanganan NPHD yang belum ada kesepakatan dengan Pemda mengenai jumlah anggaran yang dibutuhkan.
Hingga berita ini diturunkan, untuk Kabupaten Bone Bolango belum jelas penandatanganan NPHD karena belum ada kesepakatan antara KPU dan Pemda. (red/hg)