Hargo.co.id – 2018 merupakan tahun politik. Di tahun ini juga, 171 daerah di Seluruh Indonesia menggelar pilkada serentak.
Director Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartanti mengatakan, pilkada serentak yang dilakukan 171 daerah bakal membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia positif. Sebab, pilkada serentak bakal menimbulkan efek berkelanjutan atau multiple effect.
“Pilkada atau Pemilu itu kan memicu banyak aktivitas yang mampu mengangkat ekonomi. Jadi sekarang tergantung memanfaatkan momentum yang ada,” kata Enny kepada JawaPos.com, Rabu (4/1).
![]()
ilustrasi pertumbuhan ekonomi (Dok. Jawapos.com)
Dia menjelaskan, di tahun politik ini juga memunculkan polemik dari para investor atau pengusaha. Banyak pengusaha wait and see dari pilkada yang dilakukan karena saat calon kandidat terpilih, akan terjadi perubahan-perubahan mengenai regulasi atau kebijakan.
Lebih lanjut, Enny menegaskan dari kandidat yang terpilih nantinya, akan memunculkan peluang ketidakpastian dikarenakan kebijakan-kebijakan baru. Pemerintah pun tidak perlu campur tangan politik yang berlebihan.
“Kita melihat, investor sangat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Tapi yang terjadi hanya portofolio. Jadi portofolio kan hanya uji coba. Berbeda bila sudah yakin, mereka akan investasi membangun pabrik atau kegiatan-kegiatan di sektor rill. Itu yang sebenarnya harus didorong bahwa tahun politik itu berpeluang untuk memberi satu ruang momentum untuk menggerakkan sektor-sektor yang produktif,” jelasnya.
Dia menjelaskan, peningkatan yang cukup signifikan hanya akan terjadi dari Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Kegiatan-kegiatan seperti kampanye yang menyebabkan meningkatkan permintaan kaos, spanduk, dan atribut kampanye secara masif lainnya, itu hanya menguntungkan satu atau sekelompok orang saja dikarenakan perputaran dana dari satu pengeluaran yang cukup besar.
Sementara itu, Ekonom INDEF, Bhima Yudistira menambahkan, dari tahun politik ini, banyak kandidat-kandidat yang akan melakukan program positif. Hal ini akan memicu pertumbuhan ekonomi dikarenakan akan digunakan kandidat sebagai bentuk kampanye yang dilakukan serta dalam menjalankan visi dan misinya.
“Seperti bantuan sosial (bansos), pembangunan infrastruktur itu akan menciptakan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Namun, ia mengatakan bahwa ketakutan terbesar dari perusahaan adalah perpajakan yang semakin agresif. Hal ini karena kandidat yang terpilih itu nanti, akan memunculkan regulasi atau kebijakan baru yang akan menyulitkan para pelaku usaha.
“Dikarenakan dikejar agresif, banyak pengusaha yang memilih menyimpan uangnya di perbankan. Mereka tidak mau investasi, tidak mau belanja, dan ekonomi yang seharusnya tumbuh positif malah akan menjadi stagnan. Perusahaan akan wait and see dari pilkada ini,” katanya.
Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto mengungkapkan, kontribusi LNPRT dalam Produk Domestik Bruto itu kecil, hanya sekitar 2 persen. Di tahun 2018, kondisi perekonomian saat pilkada cenderung stagnan di kisaran 5 persen.
“Daya beli masyarakat bawah akan sedikit meningkat, namun peningkatan diakibatkan naiknya belanja sosial dan berbagai bantuan langsung dari pemerintah daerah dan pusat. Jadi bukan karena produktivitas naik, tapi hanya karena program bantuan langsung yang diberikan,” pungkas Eko.
(sab/JPC/hg)
