Hargo.co.id, GORONTALO – Pembahasan KUA-PPAS perubahan 2021 berjalan alot. Bahkan sejak dimulainya rapat kerja antara Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gorontalo, Selasa (21/09/2021) sejak pukul 11.00 Wita hingga pukul 17.30 Wita pembahasannya hanya berkutat pada pendapatan daerah.
Wakil Ketua DPRD, Irwan Dai saat dikonfirmasi seusai skorsing pembahasan mengakui kenapa pembahasannya selama kurang lebih tujuh jam hanya berkutat pada pendapatan. Alasannya, pendapatan daerah penting guna menyokong belanja daerah.
“Kenapa pendapatan, karena pendapatan adalah sumber anggaran yang menyokong belanja APBD di Kabupaten Gorontalo. Sehingganya terhadap belanja berbagai macam koreksi dibahas dan memakan waktu yang cukup,” jelas Irwan Dai.
Lanjut kata dikatakan Irwan Dai, belanja ini terjadi refocusing. Refocusing DAU APBD secara langsung dari pusat sebesar Rp 20 miliar lebih dan refocusing sesuai PMK yang minimal 8 persen.
“Sehingga dengan adanya refocusing yang Ro 20 miliar lebih dan refocusing yang 8 persen, maka ini menyebabkan rasionalisasi belanja yang ada di masing-masing OPD. Dan dari perdebatan yang luar biasa DPRD mempertegas, apakah yang disodorkan oleh pemerintah daerah terkait target APBD dalam hal ini PAD sebesar Rp 126 miliar apakah ini bisa dicapai atau tidak disinilah letak perdebatan yang memakan waktu begitu lama,” ungkap Irwan Dasi.
Lanjut dikatakan Irwan Dai, DPRD mendesak kalau memang pemerintah daerah tidak mampu mendapatkan PAD untuk merealisasikan target, maka secara otomatis akan mengulangi lagi sejarah 2020.
“Terkait pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan tetapi tidak boleh dibayarkan karena tak ada uangnya, sehingga kita berdebat, DPRD terus mendorong pemerintah daerah untuk menampilkan secara mendetail berapa kemampuan daerah untuk harus mendorong PAD bisa masuk sekalian persen, karena koreksi terhadap APBD induk dengan APBD-P terjadi penurunan target PAD sebesar Rp 28 miliar,” jelas Irwan Dai.
Menurut Irwan Dai, tentu dari penurunan Rp 28 miliar ini akan mempengaruhi belanja yang tadinya belanja ada di APBD induk, tetapi dengan adanya pengurangan PAD akan berpengaruh pada APBD-P.
“Sehingganya kami berdebat alot dan satu hari ini tak selesai pembahasannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, dengan dilakukannya refocusing anggaran belanja tidak berpengaruh signifikan tetapi pada kenyataannya TAPD dan Banggar terjadi satu penafsiran berbeda terkait dana kas masuk ke daerah.
“Kita beranggapan refocusing yang mempengaruhi arus kas hanya sebesar Rp 20 miliar ternyata tidak demikian,” tandasnya. (***)
Penulis: Deice Pomalingo