Hargo.co.id, GORONTALO – Perkara kartu vaksin kini mulai menyebar di berbagai penjuru dan dijadikan syarat wajib bagi setiap orang untuk mengurusi semua keperluan.
Tak hanya menjadi syarat pembukaan sekolah, pengurusan administrasi pemerintahan, juga menjadi syarat. Buktinya, setiap masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan di tingkat desa, seperti keperluan LPG juga wajib memperlihatkan kartu vaksin.
Hal ini kemudian dipraktekkan di salah satu desa yakni Desa Haya-haya, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Kepala Desa itu membuat penegasan yang dituliskan dalam sebuah brosur.
Menurt Kepala Desa Haya-haya, Husain Abdullah, semua pengurusan apapun yang ada di desa itu, kepada masyarakatnya wajib menunjukkan atau memperlihatkan kartu vaksin.
“Semua yang bersubsidi, pupuk dan LPG itu masyarakat wajib menunjukan kartu vaksin. Bahkan semua yang berkaitan dengan Bansos itu harus memperlihatkan kartu vaksin,” kata Husain Abdullah.
Penegasan ini dilakukan, kata Husain Abdullah, berdasarkan hasil pertemuan dengan berbagai pihak. Serta sebagai bentuk tindak lanjut, bupati Gorontalo melalui camat Limboto Barat.
“Itu inisiatif desa. Karena target Desa Haya-haya itu rendah untuk vaksinasi. Semua desa yang di Kecamatan Limboto Barat sudah sepakat,” jelas Husain Abdullah.
Bagi masyarakat yang tidak bisa menunjukkan kartu vaksin itu, menurut Husain Abdullah, belum bisa dilayani. Sebab, nantinya kalau diberi pelayanan dari desa, yang pasti apa yang dibutuhkan, kemudian itu dibawa ke tempat lain, maka pasti akan dipertanyakan soal kartu vaksin.
“Pasti tidak akan ada pelayanan di desa. Apabila masyarakat itu tidak bisa menunjukan kartu vaksin. Sekarang kalau dilayani mau dibawa kemana surat yang diminta itu? Misalkan masyarakat mengurus SKCK, sudah jelas dari Kepolisian mempertanyakan lagi kartu vaksin,” ucap Husain Abdullah.
Sementara itu, Nasir Puhi selaku Kepala Desa Padengo, juga di Limboto Barat mengatakan, pihaknya belum langsung melakukan penegasan itu kepada masyarakatnya. Sebab, masih dianggap perlu untuk membicarakan dengan masyarakat setempat serta pangkalan LPG.
“Saya belum langsung menerapkan itu. Saya masih perlu mengundang semua pangkalan LPG yang ada di desa ini. Untuk mengetahui berapa pengguna LPG,” kata Nasir Puhi.
Namun, kata Nasir Puhi, ada kemungkinan akan diterapkan. Tetapi harus dibicarakan bersama dengan pihak terkait. Kalau sudah ada kesepakatan, maka pihaknya akan menyosialisasikan terkait hal itu.
“Ini tetap akan ada penerapannya. Cuman tetap perlu dibicarakan. Persoalan memperlihatkan kartu itu sebenarnya muncul saat ada pertemuan di salah satu kantor desa. Ada kepala dusun mengusulkan soal penunjukan kartu vaksin saat membeli LPG. Itu hanya lisan,” kunci Nasir Puhi. (***)
Penulis: Herman Abdullah