Hargo.co.id, JAKARTA – ASEAN Mayors Forum (AMF) tahun 2023 mulai dilaksanakan. Agenda yang mempertemukan seluruh wali kota di negara ASEAN itu turut dihadiri oleh Wali Kota Gorontalo, Marten Taha.
Tak hanya sekedar menghadiri, pada acara yang dilangsungkan di DKI Jakarta pada Selasa (1/8/2023) itu, Marten Taha juga diminta untuk menjadi pemateri terkait pengembangan ekonomi hijau.
Dihadapan para peserta AMF, Marten menuturkan, pengembangan ekonomi hijau harus melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Seperti halnya di Kota Gorontalo, lanjut dia, pihaknya melibatkan Forum Komunitas Hijau untuk mengadvokasi masyarakat, serta sebagai Pusat Informasi Komunitas yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan kawasan hijau yang ada di Kota Gorontalo.
“Kegiatan yang sudah dilaksanakan mandiri oleh Pemerintah kota Gorontalo untuk mendukung ekonomi hijau antara lain, lomba kantor pemerintah hijau (green government office), kampanye kota hijau melalui media massa, mohuyula penanaman pohon dan bersih sampah, serta lomba ruang terbuka hijau kelurahan se-Kota Gorontalo,” tandasnya.
Disamping itu, tambah Marten, forum komunitas hijau juga sukses mengantar Pemerintah Kota Gorontalo meraih penghargaan Adipura sebanyak 4 kali Kota Gorontalo didalam mewujudkan Green Economy menitikberatkan pada pencapaian SPM yang juga merupakan indikator SDGs.
“Rata-rata capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kota Gorontalo pada Tahun 2022 sebesar 88,69 persen,
dengan capaian antara lain SPM Sanitasi untuk penyediaan pelayanan air Limbah sebesar 95,04 persen melalui optimalisasi TPS3R untuk pengurangan sampah,
optimalisasi anggaran APBD dan APBN, serta sumber pendanaan dari swasta (Corporate Social Responsibility) untuk peningkatan maupun perbaikan sarana prasarana persampahan,” tandas Marten.
“Sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah 3R (Reduce-Reuse-Recycle), perluasan wilayah penanganan sampah ke TPA dengan penambahan kendaraan pengangkut,” imbuh wali kota dua periode itu.
Terkait dengan pengembangan ekonomi hijau ini, lanjut Marten,
pihaknya juga dijadikan sebagai salah satu pilot project program Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC)
dalam penanganan isu dampak perubahan iklim seperti penanganan banjir dan tanah longsor.
“Untuk mendukung pembiayaan inisiatif hijau yang berdampak, Pemerintah Kota Gorontalo melakukan kerja sama dengan CRIC
yang didanai oleh Uni Eropa untuk advokasi kepada tim teknis Kota Gorontalo dalam hal ketahanan iklim perkotaan untuk menghadapi perubahan iklim ekstrem di masa depan.
Pembiayaan World Bank untuk penanganan Kawasan Kumuh (National Slum Upgrading Project)
oleh KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Limba B seluas 30 Hektare,” jelas Marten.
Ia juga menyampaikan, salah satu aspek yang juga menjadi isu besar didalam mewujudkan Green Economy adalah upaya-upaya pengentasan kemiskinan.
Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo yakni pemberdayaan masyarakat
dan penggunaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Saat ini Kota Gorontalo telah memiliki 14.697 UMKM, dengan jumlah UMKM yang dibina
sebanyak 3.343 UMKM dengan persetase peningkatan Omzet sebesar 97% atau sebanyak 3.243 UMKM di Tahun 2022,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Marten mengatakan, dalam pembiayaan akses untuk pembangunan kota berkelanjutan,
Pemerintah Kota Gorontalo berkolaborasi dengan Lembaga seperti ECOLISE khususnya dalam penanganan pengelolaan limbah.
Hasil peninjauan yang dilakukan oleh Sara Silva – ECOLISE terhadap pengelolaan limbah di Kota Gorontalo bahwa metode pengelolaan limbah terbuka
yang digunakan saat ini sudah sesuai dengan prinsip berkelanjutan dimana lebih mengedepankan proses pengelolaan melalui pengembangan mikro organismesecara alami.(*)
Penulis: Rendi Wardani Fathan
