Kab. Bone Bolango

BPD di Bone Bolango Diminta Dukung Tuntaskan Stunting dan Kemiskinan

×

BPD di Bone Bolango Diminta Dukung Tuntaskan Stunting dan Kemiskinan

Share this article
BPD di Bone Bolango Diminta Dukung Tuntaskan Stunting dan Kemiskinan
Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli ketika foto bersama dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango usai kegiatan.

Hargo.co.id, GORONTALO – Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli meminta seluruh BPD di daerah itu untuk mendukung tekad Pemerintah dalam menangani persoalan kemiskinan dan stunting.

Berita Terkait:  Delapan Pimpinan Parpol di Bone Bolango Mendadak Temui Merlan, Ini yang Dibahas

Hal ini disampaikannya saat membuka training optimalisasi peran pemerintah desa dan BPD dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa di Hotel Aryaduta Manado, Jumat (7/6/2024).

Merlan Uloli mengatakan, menurunkan angka kemiskinan dan stunting di Bone Bolango merupakan program prioritasnya. Dirinya, kata Merlan, tidak ingin meninggalkan bonus demografi anak stunting di masa pemerintahannya.

Berita Terkait:  Pilkada Serentak Tahun 2024, Budiyanto: Peran TRC Satlinmas Sangat Dibutuhkan

“Saya ingin kemiskinan, stunting, dan gizi buruk ini harus dibantu melalui prorgam kakanda yang sudah berjalan ditengah keterbatasan anggaran,” kata Merlan.

“Karena itu, ketahanan pangan didesa harus memprioritaskan program kakanda berdasarkan data by name by adress,”tegasnya.

Berita Terkait:  Lantik Tiga Pj Kades di Botupingge, Merlan: Jaga Kepercayaan yang Diamanahkan

Dirinya mengungkapkan, pihak Pemerintah Daerah juga telah membentuk Satgas Pelayanan Masyarakat Miskin di Mall Pelayanan Publik dan mengaktifkan Auditorium Bone Pesisir. Satgas ini akan melayani masyarakat yang jauh lokasinya.

“Dengan komitmen dan istiqomah ini insya allah Bone Bolango menjadi yang pertama keluar dari stunting dan kemiskinan di Indonesia”ungkapnya.

Berita Terkait:  Hanya Merusak Tatanan Demokrasi, Merlan: Hindari Politik Uang

Ditempat yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Paudah juga menjelaskan terkait tantangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kedepannya.

Dimana, kata Paudah, tantangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kedepan ialah

posisi desa yang saat ini adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di republik dan mensuport pemerintah kabupaten kota.

Berita Terkait:  Aneh, THR Karyawan PDAM Bonbol Tahun 2024 Diminta Setahun Sebelum Idulfitri

“BPD harus bisa bersinergi dengan kepala desa dalam menyusun program prioritas. Karena itu, kedepannya harus ada sinergi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten hingga desa dalam mekanisme perencanaan anggaran,” tandasnya.(*) 

Berita Terkait:  Warga Miskin Tak Terima PKH dan BPNT, Merlan: Akan Kami Perjuangkan