Hargo.co.id, GORONTALO – Dasawisma di Kabupaten Bone Bolango diwajibkan untuk memiliki dan menanami kebun dengan cabe.
Hal tersebut disampaikan Bupati Merlan S. Uloli saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52 dan pencanangan Dasawisma Berkebun tingkat Kabupaten Bone Bolango tahun 2024, di halaman Kantor Bupati setempat, Jumat (28/6/2024).
Bukan tanpa alasan Merlan mewajibkan Dasawisma menanami kebun dengan cabe. Menurutnya, cabe adalah salah satu item bumbu menu masakan yang menjadi kebutuhan masyarakat Gorontalo, termasuk di Kabupaten Bone Bolango.
Hal inilah, lanjut Merlan, yang sering menyebabkan tingginya inflasi di Gorontalo, karena harganya yang selalu naik. Sebab, masyarakat Gorontalo dalam kondisi apapun, tetap membeli cabe.
Orang Gorontalo, tambah Merlan, kalau tidak makan pedas rasa-rasanya tidak makan.
“Inilah yang kami harapkan agar PKK atau Dasawisama dengan berkebun dan menanam rica, itu bisa kontribusi untuk menurunkan inflasi di Gorontalo. Terutama untuk sektor komoditi cabe,” ujar Bupati Merlan Uloli.
Selain cabe, Merlan juga menganjurkan kebun Dasawisma ditanami sayur-sayuran dan buah-buah. Tanaman buah yang mudah tumbuh dan tidak susah dipelihara, yaitu pepaya dan pisang.
Semua ini, ucap Merlan, tujuannya bagaimana masyarakat hidup sehat dimulai mengkonsumsi buah. Sebagaimana yang tertuang di dalam gerakan masayarakat sehat (Germas) bahwa masyarakat di desa wajib mengkonsumsi sayuran dan buah.
“Kalau PKK mengambil peran di kebun, ini bisa menutupi program prioritas saya, yaitu Kakanda (Kolam Kebun dan Kandang),” terang Bupati Merlan.
Lebih lanjut, Bupati Merlan mengungkapkan, saat ini program Kakanda sudah banyak di bangun di semua desa, baik yang dibiayai dari APBD, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Perikanan, serta dari dana desa (DD) di setiap desa melalui program ketahanan pangan keluarga.
Oleh karena itu, ia berharap peran PKK, yaitu dasawisma lebih diaktifkan dengan membentuk kebun dasawisma. Banyak lahan-lahan tidur di masing-masing desa diharap dimanfaatkan.
“Jadi yang mengelola PKK atau Dasawisama, tapi pembeliannya melalui dana desa, sehingga ini akan menjadi program yang terintegrasi antara pemerintah desa dengan PKK yang ada di desa,”pungkas Merlan Uloli.(Rls)
