Kabar Nusantara

Terkendala Anggaran, Beberapa OPD di Sangihe Masih Menempati Bangunan Tua

×

Terkendala Anggaran, Beberapa OPD di Sangihe Masih Menempati Bangunan Tua

Share this article
Terkendala Anggaran, Beberapa OPD di Sangihe Masih Menempati Bangunan Tua
Dylan Ch. M Palandeng, S.PI, M.AP

Hargo.co.id, SULUT – Tahun 2024 ini atau tepatnya 31 Januari, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ibukotanya Tahuna telah berusia 599 Tahun.

Berita Terkait:  BPN Depok Serahkan Rp 8,5 M untuk Ganti Rugi Rumah di Cijago

Sayangnya, usia daerah ini tidak berbanding lurus dengan pembangunan infrastruktur perkantoran.

Pantauan media ini, masih ada beberapa kantor yang menggunakan bangunan tua. Bangunan tersebut terlihat lebih mirip rumah.

Berita Terkait:  Perpres RI Nomor 111 Tahun 2025, LGBTQ Masuk Ancaman Negara

Beberapa diantaranya bahkan bukan milik pemerintah daerah, namun merupakan bangunan inventaris instansi vertikal.

Kondisi tersebut dibenarkan oleh Sekertaris Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah (BAPELITBANGDA), Dylan Ch. M Palandeng.

Berita Terkait:  Donor Darah Peringatan HPN ke-80 yang Digelar Wartawan Kabgor Disambut Antusias Ragam Kalangan

Menurutnya, hal tersebut diakibatkan oleh sejumlah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terutama terkait anggaran dan lahan.

“Memang untuk pembangunan pusat pemerintahan terpadu dalam satu kompleks itu ada,” kata Dylan saat diwawancarai awak media pada pada Selasa (15/10/2024).

Berita Terkait:  Syukuran Hari Bhayangkara ke-77, Kapolda: Wahana Introspeksi

“Ini juga sudah masuk dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Hanya saja kembali lagi pada anggaran,” sambung Dylan.

Dirinya menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga memiliki sejumlah program prioritas selain pembangunan pusat pemerintahan terpadu tersebut.

Berita Terkait:  Polres Bone Bolango Rotasi Sejumlah Pejabat, Struktur Baru Siap Perkuat Kinerja

Diantaranya terkait stunting dan juga Kemiskinan yang dialamnya ada berbagai aspek yang saling mempengaruhi.

“Kalau berbicara daya dukung infrastruktur, dapat dikatakan memadai, jalan sudah terhubung, untuk pulau, hampir semua ada dermaga,” imbuhnya.

Berita Terkait:  11 Hari Berlangsung, Pelanggaran pada Operasi Patuh Otanaha Didominasi ODOL

“Hanya saja manajemennya perlu diatur lagi dan perlu koordinasi lintas sektoral” tegasnya.

Dylan berharap dalam pelaksanaan program tersebut dapat dilakukan secara bertahap dan terpusat.

Berita Terkait:  Munaslub Kadin 2024: Dituding Ilegal Lantaran Melawan Aturan Organisasi Hingga Keppres

“Kami berharap pelaksanaan program ini dilakukan bertahap dan terpusat mengingat keterbatasan anggaran yang ada,” tandasnya.(*)

Penulis: Alosius Marthen BudimanĀ 

Berita Terkait:  Pejabat Basarnas Terjaring OTT KPK, Kapuspen: Hukum Sesuai Prosedur