HeadlineMetropolis

Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan Buku di Kabgor: Mantan Kepala Dikbud Divonis Bebas

×

Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan Buku di Kabgor: Mantan Kepala Dikbud Divonis Bebas

Share this article
Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan Buku di Kabgor: Mantan Kepala Dikbud Divonis Bebas
Suasana pelaksanaan sidang putusan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan buku tahun anggaran 2018 di Dikbud Kabupaten Gorontalo, Rabu (23/10/2024).(Foto: Idner/HARGO)

Hargo.co.id, GORONTALO – Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Zubair Pomalingo (ZP) dinyatakan tak bersalah bebas dalam dugaan kasus korupsi pengadaan buku tahun anggaran 2018.

Berita Terkait:  PDIP dan PAN Bakal Gugat KPU Pohuwato

Ini sebagaimana putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto yang didibacakan Supardi SH, MH pada agenda putusan, Rabu (23/10/2024).

“Yang didakwakan bukan tindak pidana, melepaskan saudara terdakwa dari segala tuntutan hukum, memerintahkan terdakwa untuk segera dibebaskan dari tahanan saat putusan ini dibacakan, serta memulihkan hak dan nama baiknya,” ucap Supardi.

Berita Terkait:  PT CBM Dipersoalkan, Warga Bone Pantai Desak Kejelasan Izin

Sadik Gani SH, MH selaku Penasehat Hukum dari Zubair Pomalingo menjelaskan,

kasus yang melilit kliennya lantaran penyusunan HPS yang tidak memperhitungkan diskon dari pengadaan buku.

“Tetapi dalam perjalanan proses sidang, terbukti tidak ada saksi satupun yang menyatakan sudah mengetahui adanya diskon saat penyusunan HPS, karena memang tidak ada sama sekali,” jelas Sadik.

Berita Terkait:  Perpaduan Sosok Nasionalis dan Religius, Nelson: Gorontalo All Out Menangkan Ganjar-Mahfud

Dikatakan Sadik, selain itu juga ahli pengadaan barang dan jasa sudah menjelaskan,

acuan dakwaan dari penuntut adalah Perpres 16 tahun 2018, walaupun Perpres ini di undangkan Maret 2018

tidak serta merta langsung berlaku dan mengikat pada kliennya dalam menyusun HPS.

“Karena secara tekhnis Perpres nomor 16 tahun 2018 diatur dalam LKPP nomor 16 tahun 2018 dan ternyata itu baru diundangkan bulan Juni. Sementara pada saat itu klien kami sudah sejak bulan Maret menyusun HPS, sehingga aturan Perpres belum mengikat,” jelas Sadik.
Berita Terkait:  Lolosnya 4 Kontainer Batu Hitam, Kapolda Diminta Jangan Tunggu Gelombang Demonstrasi

Sadik menambahkan, dengan putusan ini dirinya sangat bersyukur karena tidak ada unsur yang membuktikan Zubair melakukan tindak pidana.

“Alhamdulillah semua atas izin dan kuasa allah dan terbukti klien kami tidak terbukti melakukan tindak pidana,” jelas Sadik.

Berita Terkait:  Kasus BBM Ilegal di Boalemo Masuk Tahap II, Tersangka dan Barang Bukti Dilimpahkan ke Kejari

Terkait apakah pihak penuntut umum akan melakukan banding atau tidak,

Sadik mengatakan akan menghormati apa yang menjadi keputusan dari para penuntut.

“Itu adalah hak mereka dan itu kita hormati,” tandasnya.

Berita Terkait:  Pejabat Basarnas Terjaring OTT KPK, Kapuspen: Hukum Sesuai Prosedur

Sementara itu Zubair Pomalingo tak banyak mengeluarkan kata hanya mengucapkan syukur atas keputusan dan ketetapan yang Allah berikan.

“Alhamdulillah keputusan yang seadil-adilnya dan memberikan pencerahan atas kasus ini menjadi jelas,” tandasnya.(*) 

Berita Terkait:  Kabar Gembira, Pemkab Bone Bolango Buka Formasi CPNS dan PPPK, Ini Formasinya

Penulis: Rendi Wardani Fathan