Legislatif

Aleg DPRD Kabgor Minta Dugaan Kasus Kades Buhu Diproses Hingga Tuntas

×

Aleg DPRD Kabgor Minta Dugaan Kasus Kades Buhu Diproses Hingga Tuntas

Share this article
Aleg DPRD Kabgor Minta Dugaan Kasus Kades Buhu Diproses Hingga Tuntas
Aleg DPRD Kabgor, Ramsi Sondakh.

Hargo.co.id, GORONTALO – Aleg dari partai Gerindra DPRD Kabupaten Gorontalo (Kabgor) Ramsi Sondakh meminta agar kasus penganiayaan yang diduga dilakukan Kepala Desa (Kades) Buhu, Kecamatan Talaga Jaya, Muhamad Daud Adam terhadap warganya harus diproses secara tuntas.

Berita Terkait:  DPRD Kabgor Tindak Lanjuti Pembahasan LPJ APBD 2024

Sebab, menurut Ramsi, tindakan sang Kades Buhu telah melukai warganya, merobek kepercayaan publik, dan mencoreng nama baik pemerintah daerah.

“Ini bukan sekadar perkara pribadi. Ini soal moral pemimpin, soal martabat jabatan, dan soal kepercayaan rakyat yang dikhianati,” tegas Ramsi Sondakh, Selasa (12/08/2025).

Berita Terkait:  Jayusdi Rivai Lakukan Aksi Walk Out saat Pembahasan R-APBD 2025 Kabgor

Ramsi mengungkapkan, Fraksi Gerindra telah mengawal kasus ini sejak pertama kali diadukan ke Polsek Telaga. Ia memastikan partainya tak akan berhenti memantau setiap perkembangan hingga proses persidangan selesai.

“Kami akan terus berada di garis depan mengawal perkara ini. Tidak boleh ada yang coba-coba mengaburkan fakta atau mengintervensi proses hukum,” ujar Ramsi Sondakh.

Berita Terkait:  LKJP Bupati Gorontalo, Pansus Beri Enam Catatan

Menurutnya, jabatan publik tidak boleh menjadi perisai untuk kebal hukum. Jika terbukti bersalah, seorang Kades pun harus menerima konsekuensi setimpal tanpa kompromi.

“Hukum tidak boleh tumpul ke atas. Kalau bersalah, hukum harus ditegakkan. Tidak peduli siapapun pelakunya,” tegas Ramsi.

Berita Terkait:  DPRD Gelar Paripurna Pemberhentian Bupati dan Wabup Gorontalo Hasil Pilkada 2020

Ramsi juga menyoroti pentingnya aparat penegak hukum, mulai dari kejaksaan hingga pengadilan harus bersikap netral dan tegas. Baginya, penegakan hukum yang adil akan menjadi pesan keras bagi semua pejabat desa di Gorontalo.

“Kasus ini harus menjadi contoh bahwa kekuasaan tidak bisa seenaknya digunakan untuk menindas rakyat,” tandas Aleg Dapil Telaga Cs ini.

Berita Terkait:  Matangkan Pembahasan, Pansus Perampingan SOTK Kabgor Gelar Rapat Internal

Kasus ini kini tengah menunggu proses lanjutan di tingkat Pengadilan Negeri (PN) Limboto. Publik menantikan langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan.(Deice)