Kota Gorontalo

Polemik Lahan Pembangunan KNMP di Terminal Leato Berlanjut ke Musyawarah, Ini Hasilnya

×

Polemik Lahan Pembangunan KNMP di Terminal Leato Berlanjut ke Musyawarah, Ini Hasilnya

Share this article
Polemik Lahan Pembangunan KNMP di Terminal Leato Berlanjut ke Musyawarah, Ini Hasilnya
Suasana musyawarah atas polemik lahan pembangunan KNMP yang berlangsung di Kantor Satpol PP Kota Gorontalo, Senin (29/9/2025).

Hargo.co.id, GORONTALO – Polemik lahan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang merupakan program nasional di Terminal Leato, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo berlanjut ke musyawarah yang dilaksanakan di Kantor Satpol PP, Senin (29/9/2025).

Berita Terkait:  Bapanas Gelar GPM di Gorontalo, Marten: Bisa Kurangi Kemiskinan

Hasilnya, dua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan persoalan sesuai harapan banyak orang. Yaitu, pihak ahli waris berembuk untuk mengambil langkah selanjutnya, seperti melayangkan gugatan ke Pengadilan.

Sedangkan Pemerintah Kota Gorontalo akan mempelajari kemungkinan penundaan pekerjaan proyek, sebagaimana permintaan ahli waris yang diwakili oleh GRIB Jaya dan penasehat hukumnya.

Berita Terkait:  24 Juni Jadi Batas Akhir, Lurah Biawao Ingatkan Pemilik Toko Tuntaskan Pengecatan

“Alangkah baiknya ahli waris melayangkan gugatan ke Pengadilan. Kalau ada putusan sela untuk penundaan, maka bisa saja jadi dasar kami mengusulkan penundaan ke instansi terkait,” ungkap Kepala Satpol PP Kota Gorontalo, Mulky Datau.

Menurutnya, pihaknya akan menghormati segala keputusan Pengadilan terkait polemik ini. Termasuk, jika nantinya Pengadilan memutuskan kepemilikan sah atas lahan tersebut, adalah ahli waris.

Berita Terkait:  Rentetan Kebakaran Picu Alarm Kewaspadaan, Sekda Ismail Soroti Instalasi Listrik Warga

“Namun, untuk menunda pekerjaan proyek, sangat sulit untuk kami tempuh tanpa ada dasar hukum. Karena sudah ada batas waktu pekerjaannya. Apalagi ini untuk kepentingan masyarakat dan tidak semua daerah yang mendapatkannya,” ujar Mulky.

Sebelum adanya kesepakatan itu, kedua belah pihak sempat adu argumen, namun dengan suasana yang penuh kekeluargaan.
Berita Terkait:  Marten Taha Ajak Semua Pihak Kolaborasi Cegah HIV-AIDS

Dimana, ahli waris yang telah mengkuasakan ke GRIB Jaya meminta untuk menghentikan proses pekerjaan dengan dalih lahan tersebut milik dari ahli waris berdasarkan surat tanah yang mereka kantongi.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Gorontalo tak bisa memenuhi permintaan tersebut, mengingat pembangunan KNMP adalah proyek nasional yang pekerjaannya harus tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Berita Terkait:  RSAS Jalani Survey Verifikasi Akreditasi, Indra: Sajikan Data dan Fakta Apa Adanya

“Pekerjaan dilaksanakan di lokasi itu, karena adanya kepemilikan sertifikat hak pakai yang kami kantongi. Sertifikat itu diterbitkan oleh Kantor Pertanahan,” tutur Mulky.

Adu argumen berlangsung cukup lama. Namun, setelah pihak ahli waris paham akan usulan yang terungkap pada musyawarah itu, akhirnya melalui kuasa hukumnya, ahli waris akan berembuk dengan pihak terkait.

Berita Terkait:  Gelar GSSB di Masjid Al Jamaah, Ismail Ingatkan Hal Ini ke Warga

“Nanti keputusan dalam pertemuan ini, akan kami sampaikan kepada Pak Wali Kota,” kata Mulky.

Dalam musyawarah itu, Pemerintah Kota Gorontalo diwakili oleh Kepala Satpol PP, Mulky Datau,

Berita Terkait:  Di Momen HUT ke-64, Marten Dinobatkan Sebagai Tokoh Peduli SDM dan Pendidikan

Kepala Dinas Kominfo dan Persandian, Daud Rafertian Panigoro, Kabag Hukum Setda Kota Gorontalo, Ridwan Kaharu,

Kabid Aset, Fadila Soeronoto, Camat Dumbo Raya, Marwan Saleh, Lurah Leato Selatan, Don R. Lamusu.

Berita Terkait:  Pemkot Resmi Serahkan Aset Cold Storage ke Pemprov Gorontalo

Sedangkan pihak ahli waris, dihadiri oleh Satgas Grib Jaya, Roni Sidiki, Penasehat Hukum, Iqra Akase dan sejumlah pihak terkait lainnya.(Ndi)