Legislatif

Ramsi: Pemkab Gorontalo Harus Tegas Terkait Aset di UMGo

×

Ramsi: Pemkab Gorontalo Harus Tegas Terkait Aset di UMGo

Share this article
Ramsi: Pemkab Gorontalo Harus Tegas Terkait Aset di UMGo
Aleg DPRD Kabgor, Ramsi Sondakh.

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo didesak bersikap tegas terkait status aset daerah yang berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo).

Berita Terkait:  Pansus Targetkan Ranperda KPK Rampung Bulan Ini

Hingga saat ini, lahan tersebut disebut masih tercatat sebagai milik Pemkab Gorontalo dan belum ada proses pengalihan resmi.

Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari Fraksi Gerindra, Ramsi Sondak, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif dalam menyikapi persoalan aset tersebut.

Berita Terkait:  Warga Desa Sogu Tagih Janji Pemkab Gorut

Menurutnya, langkah konkret perlu segera diambil untuk memperjelas status kepemilikan.

“Pemda harus tegas meminta agar seluruh aset yang masih tercatat milik Pemkabgor di UMGo dikembalikan. Jika perlu, pasang plang pemberitahuan bahwa lahan tersebut masih merupakan aset pemerintah daerah,” tegas Ramsi Sondak.

Berita Terkait:  Gebyar Ketupat di Boliyohuto, Sladauri: Upaya untuk Melestarikan Budaya

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada dokumen resmi yang menunjukkan adanya pengalihan aset dari Pemkab Gorontalo kepada pihak UMGo.

Dengan demikian, seluruh aset yang berada di lokasi tersebut secara hukum masih menjadi milik pemerintah daerah.

Berita Terkait:  Upah PPPK di Gorut Harus Dibayar Mulai dari Januari

“Belum ada pengalihan aset, artinya semua yang ada di situ masih milik Pemkab Gorontalo. Ini harus menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Ramsi Sondak juga mendorong Pemkab Gorontalo untuk menurunkan tim khusus guna melakukan penertiban dan pendataan aset secara menyeluruh.

Berita Terkait:  Aleg F-PDIP Ucapkan Selamat atas Dilantiknya Sofyan-Tonny

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada aset daerah yang dikuasai tanpa dasar hukum yang jelas.

“Jangan sampai Pemda terjebak lagi dalam persoalan aset. Kalau perlu, turunkan tim penertiban untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan, karena hingga saat ini aset tersebut masih milik pemerintah,” pungkasnya.(Deice) 

Berita Terkait:  Warga Dusun Hulapa Curhat ke Hendra Nurdin, Dari Soal Jalan Tani Hingga Pemekaran