Legislatif

Fraksi DKN Ajukan Perombakan Komposisi AKD DPRD Kabupaten Gorontalo

×

Fraksi DKN Ajukan Perombakan Komposisi AKD DPRD Kabupaten Gorontalo

Share this article
Fraksi DKN Ajukan Perombakan Komposisi AKD DPRD Kabupaten Gorontalo
Suasana rapat yang diselenggarakan DPRD Kabgor.

Hargo.co.id, GORONTALO – Fraksi Demokrat Kebangkitan Nasional (DKN) DPRD Kabupaten Gorontalo mengusulkan perubahan komposisi fraksi sekaligus penataan alat kelengkapan dewan (AKD) sebagai langkah penguatan kinerja lembaga legislatif.

Berita Terkait:  Polemik Lahan Pelabuhan Anggrek, Dekab Gorut Harap Diselesaikan Secara Musyawarah

Usulan tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor 006/F-DKN/Kab_GTLO/IV/2026 tertanggal 6 April 2026 yang ditujukan kepada pimpinan DPRD, dan dibacakan dalam rapat paripurna pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2025–2026.

Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Gorontalo, Dewi Nani, membacakan isi surat yang menegaskan bahwa

Berita Terkait:  Fraksi Golkar Gorut Apresiasi Penyelenggaraan Pemerintahan 2023

perubahan dilakukan sebagai bagian dari penataan internal fraksi.

“Penyesuaian ini bertujuan untuk optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, sekaligus pemerataan beban kerja di lingkungan DPRD,” demikian kutipan isi surat tersebut.

Berita Terkait:  DPRD Kabgor Rombak Total Struktur AKD, Sejumlah Ketua Komisi Berganti

Dalam usulan itu, Fraksi DKN menetapkan struktur baru kepengurusan fraksi, dengan Marten Dukalang sebagai Ketua Fraksi, didampingi Hamka Pakaya sebagai Wakil Ketua, serta Muhlis I. Panai sebagai Sekretaris. Posisi bendahara diisi oleh Ningsih Nurhamidin.

Selain restrukturisasi internal, fraksi juga mengusulkan penempatan anggota pada sejumlah komisi. Muhlis I. Panai diusulkan masuk Komisi I, sementara Ningsih Nurhamidin ditempatkan di Komisi II.

Berita Terkait:  Hari Konservasi Alam Nasional, Arifin: Titik Balik Menjaga Bumi dari Kehancuran

Sejumlah nama lain seperti Yanto Sudirman, Sudarni, dan Rahmat Maku juga diusulkan mengisi komisi berbeda.

Tak hanya itu, Fraksi DKN turut mengajukan keterwakilan pada berbagai AKD lainnya, di antaranya Badan Kehormatan,

Berita Terkait:  Komisi I Dekab Gorut Mediasi Persoalan Desa Pinontoyonga

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Musyawarah (Banmus), serta Badan Anggaran (Banggar).

Melalui usulan ini, Fraksi DKN berharap pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo dapat segera menindaklanjuti sesuai mekanisme

Berita Terkait:  Lukman: Tata Kelola Aparatur Sangat Penting

dan tata tertib yang berlaku, guna mendukung efektivitas kerja kelembagaan secara menyeluruh.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada unsur pimpinan dan sekretariat DPRD sebagai bagian dari prosedur administrasi internal.(Deice) 

Berita Terkait:  Masih Mengacu Pada PP 12 Tahun 2018, Tatib DPRD Dipastikan Tak Banyak Berubah