Hargo.co.id, GORONTALO – Meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke destinasi Botubarani kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Isu ini mengemuka dalam Diskusi Kinerja yang melibatkan ASN dari Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo di Aula BKPSDM, Kamis (23/4/2026).
Tingginya minat wisatawan dinilai sebagai dua sisi mata uang. Di satu sisi membuka peluang ekonomi, namun di sisi lain berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan habitat satwa jika tidak diatur dengan baik.
Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, Erwin Gobel, mengingatkan pentingnya langkah pengendalian sejak dini.
Menurutnya, lonjakan pengunjung tanpa regulasi yang jelas dapat berdampak langsung pada keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut.
“Kalau tidak dikendalikan, keberadaan satwa bisa terganggu. Perlu ada pembatasan agar lingkungan tetap terjaga,” ujarnya.
Tak hanya soal lingkungan, perputaran ekonomi di kawasan Botubarani juga menjadi sorotan. Aktivitas wisata disebut mampu menghasilkan nilai ekonomi hingga miliaran rupiah setiap bulan.
Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Pergerakan uangnya besar, tapi belum memberi dampak signifikan bagi daerah. Karena itu, perlu ada sistem pengelolaan yang lebih terstruktur,” tambah Erwin.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menegaskan bahwa pengelolaan Botubarani tidak bisa dilakukan secara parsial.
Ia memastikan akan dilakukan kajian menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kabupaten hingga masyarakat setempat.
“Ini persoalan strategis. Harus dibahas secara komprehensif dan melibatkan semua pihak agar pengelolaannya jelas dan adil,” tegasnya.
Sejumlah opsi pun mulai mengemuka, seperti pembatasan jumlah pengunjung, pengaturan waktu kunjungan berbasis slot, hingga penyesuaian tarif masuk.
Namun, menurut Gusnar, seluruh kebijakan tersebut masih akan melalui proses kajian mendalam.
“Kita akan hitung semuanya secara matang, termasuk pembagian manfaatnya untuk daerah, kabupaten, dan masyarakat,” pungkasnya.(Rls)
