Legislatif

Komisi II Deprov Kawal Pemulihan Sawah Rusak di Duhiadaa-Taluduyunu Akibat PETI

×

Komisi II Deprov Kawal Pemulihan Sawah Rusak di Duhiadaa-Taluduyunu Akibat PETI

Share this article
Komisi II Deprov Kawal Pemulihan Sawah Rusak di Duhiadaa-Taluduyunu Akibat PETI
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait penanganan sawah terdampak aktivitas PETI.

Hargo.co.id, JAKARTA – Upaya pemulihan lahan persawahan yang rusak akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terus dikawal Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.

Berita Terkait:  Bahas APBD Perubahan 2025 dengan Dinas Kominfo, Hardi Mopangga Sampaikan Hal Ini

Untuk memastikan penanganan yang lebih konkret, pimpinan dan anggota Komisi II mendatangi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kamis (16/7/2026).

Kunjungan tersebut difokuskan pada pembahasan penguatan infrastruktur irigasi sebagai solusi

Berita Terkait:  Sejumlah Gudang Jagung di Kabgor Tolak Hasil Panen Petani, Pemprov Diminta Turun Tangan

bagi lahan pertanian yang mengalami penurunan produktivitas akibat dampak aktivitas PETI,

khususnya di wilayah Duhiadaa dan Taluduyunu.

Berita Terkait:  THR Pekerja Swasta Harus Direalisasikan Tepat Waktu

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mengatakan pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari agenda konsultasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.

Dari hasil pembahasan, pihaknya memperoleh kepastian bahwa pemerintah pusat akan memprogramkan pembangunan sumur untuk memenuhi kebutuhan air pada lahan persawahan yang terdampak.

Berita Terkait:  Jalan Rusak di Desa Tamboo Janji akan Diperbaiki Anggota DPRD

“Alhamdulillah, kami mendapatkan respons positif dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Area persawahan yang terdampak aktivitas PETI di Duhiadaa dan Taluduyunu akan diprioritaskan

Berita Terkait:  DPRD Gorut Sangat Perhatian Terhadap Kondisi Daerah

dalam program pembangunan sumur sebagai sumber pasokan air bagi petani,” ujar Mikson Yapanto.

Menurutnya, pemerintah saat ini telah merencanakan pembangunan 16 titik sumur.

Berita Terkait:  Pengembangan Pelabuhan Anggrek: Aleg Gorut Ingatkan PT. AGIT Soal Pemenuhan Hak Warga Terdampak

Namun Komisi II menilai jumlah tersebut masih perlu ditambah agar jangkauan layanan irigasi dapat mengakomodasi lebih banyak lahan pertanian yang terdampak.

Maka dari itu, pihaknya mengusulkan tambahan 20 titik sumur baru guna memperkuat sistem irigasi

Berita Terkait:  Abdullah Diko Dipercaya Pimpim Forum DAS Pohuwato 2023-2028

sekaligus mempercepat pemulihan produktivitas sawah masyarakat.

Mikson Yapanto menegaskan, ketersediaan sumber air menjadi kebutuhan mendesak bagi petani yang selama ini

Berita Terkait:  Ketua DPRD Boalemo Dorong TPP ASN dibayar 100 persen

menghadapi dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI.

Selain mendukung keberlangsungan produksi pertanian, penguatan infrastruktur irigasi juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah.

Berita Terkait:  Nunggak Gaji Karyawan, PT. Tjakrindo Diadukan ke DPRD Kabgor

“Harapannya, usulan tambahan sumur ini dapat segera disetujui sehingga kebutuhan air bagi lahan pertanian masyarakat dapat terpenuhi

dan aktivitas pertanian kembali berjalan optimal,” pungkasnya.(Rmb) 

Berita Terkait:  Bantu Warga Tertimpa Bencana di Telaga Biru, Ketua DPRD Kabgor Ucapkan Terima Kasih ke RH