Hargo.co.id, SULSEL – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memblokir sebanyak 4.767 QR Code Subsidi Tepat sepanjang Januari hingga 4 September 2026.
Pemblokiran dilakukan terhadap QR Code yang terindikasi digunakan untuk melakukan pembelian BBM subsidi secara berulang atau menunjukkan pola transaksi yang dinilai tidak wajar.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawasan penyaluran BBM subsidi agar distribusinya tetap tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang memang berhak.
Pengawasan kembali dilakukan melalui monitoring langsung di salah satu SPBU di Kota Makassar, Jumat (4/9/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama Satpol PP, Polda Sulsel dan Dinas ESDM.
Monitoring itu dilakukan sebagai tindak lanjut rapat koordinasi lintas sektoral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang membahas persoalan antrean di sejumlah SPBU sekaligus mengevaluasi penyaluran BBM subsidi.
Petugas tidak hanya memantau kondisi antrean, tetapi juga melakukan pengecekan transaksi pembelian BBM subsidi menggunakan QR Code Subsidi Tepat.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mendeteksi pola pembelian yang berpotensi tidak sesuai ketentuan.
Menurut dia, data transaksi pada QR Code dapat digunakan untuk melihat riwayat pembelian pelanggan. Dari data tersebut, petugas dapat mengidentifikasi transaksi yang dilakukan secara berulang maupun pola pembelian yang dianggap tidak wajar.
“Monitoring ini kami lakukan bersama dengan stakeholder terkait untuk memastikan penyaluran BBM Subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran,” kata Lilik.
Ia menjelaskan, pengawasan tidak hanya mengandalkan pemeriksaan di lapangan. Pertamina juga memanfaatkan sistem untuk memantau transaksi dan menelusuri pola pembelian BBM subsidi.
Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan, transaksi tersebut akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Lilik menyebut pemblokiran ribuan QR Code merupakan salah satu bentuk tindakan terhadap pola transaksi yang terindikasi menyimpang.
“Pemblokiran QR Code dilakukan berdasarkan hasil identifikasi terhadap pola transaksi yang terindikasi tidak wajar. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan untuk menjaga agar penyaluran BBM Subsidi tetap sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Pertamina memastikan pengawasan akan terus dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
Koordinasi lintas instansi juga akan diperkuat untuk merespons kondisi di lapangan,
termasuk persoalan antrean dan potensi penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi.
Pertamina turut mengingatkan masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Masyarakat yang menemukan kendala atau memiliki informasi mengenai dugaan persoalan dalam penyaluran BBM subsidi dapat melaporkannya
melalui layanan Pertamina Customer Solution (PCS) 135 untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti.(Rls)
