Hargo.co.id, GORONTALO – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah kabupaten/kota memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui pemenuhan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
Upaya tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengejar capaian skor, tetapi memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Sekretaris Bappeda Provinsi Gorontalo, Dra. Aisa Ibrahim, mengatakan kesiapan data menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian IPKD. Karena itu, koordinasi antara Bappeda, Badan Keuangan, dan Dinas Kominfo di masing-masing kabupaten/kota perlu diperkuat.
“Kita ingin memastikan data yang diinput benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi serta dokumen yang ada di daerah,” ujar Aisa saat mewakili Kepala Bappeda dalam Coaching Clinic Penginputan IPKD Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Jumat (18/9/2026).
Menurutnya, Pemprov Gorontalo telah menunjukkan progres positif dalam penginputan IPKD. Tahun ini, Gorontalo berhasil masuk dalam lima besar provinsi tercepat dalam proses penginputan.
Capaian tersebut, kata Aisa, perlu diikuti dengan peningkatan kualitas data dan pengelolaan keuangan di tingkat kabupaten/kota. Terlebih, hasil penilaian IPKD tidak hanya menggambarkan kecepatan penginputan, tetapi juga kondisi pengelolaan keuangan daerah.
Penilaian IPKD mencakup enam dimensi. Mulai dari kesesuaian perencanaan dan penganggaran, pengalokasian mandatory spending, transparansi pengelolaan keuangan, capaian kinerja realisasi APBD, kemandirian keuangan daerah, hingga kemampuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri,
Dr. Rochayati Basra, M.Pd., menekankan pengukuran IPKD perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah, bukan sekadar beban administratif.
Menurutnya, penguatan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
dapat mendorong peningkatan kemandirian fiskal sekaligus mendukung perbaikan kualitas pelayanan publik.
Bappeda juga menyiapkan pendampingan teknis bagi admin dan verifikator kabupaten/kota agar proses penginputan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan.
“Jadi bukan sekadar bagaimana datanya masuk, tetapi bagaimana data yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Aisa.
Coaching clinic yang digelar secara virtual dengan menghadirkan narasumber dari BSKDN Kemendagri tersebut menjadi bagian dari persiapan penginputan data pada portal BSKDN.
Penginputan dijadwalkan berlangsung pada 14-20 Oktober 2026. Bappeda berharap seluruh kabupaten/kota dapat memanfaatkan masa persiapan untuk melengkapi dokumen dan memastikan data pendukung tersedia.
Selain pendampingan, Pemprov Gorontalo juga berencana memberikan Bonus Keuangan Khusus (BKK)
bagi daerah dengan kinerja terbaik sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. (Diyanti)
