Hargo.co.id, GORONTALO – Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pencegahan dan penurunan stunting.
Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada akurasi data, ketepatan intervensi, serta keterlibatan aktif seluruh elemen hingga tingkat desa.
Penegasan itu disampaikan Lahmuddin saat membuka rapat koordinasi (Rakor) kader pembangunan manusia (KPM) tingkat Kabupaten Boalemo di Cabana Resort Pantai Bolihutuo, Jumat (9/10/2026).
Menurut Lahmuddin, penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, para kader, dan masyarakat agar setiap upaya pencegahan berjalan efektif.
“Pencegahan dan penurunan stunting merupakan tanggung jawab kita bersama. Upaya ini tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja, tetapi membutuhkan kolaborasi, koordinasi, dan komitmen semua pihak,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pendataan rumah tangga dengan sasaran 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Data tersebut, kata Lahmuddin, bukan sekadar angka yang harus dimasukkan ke dalam sistem, melainkan menjadi dasar dalam menentukan sasaran dan memastikan intervensi diberikan sesuai kebutuhan.
Maka dari itu, Kader Pembangunan Manusia memiliki posisi strategis dalam mengawal pelaksanaan program pencegahan stunting di desa.
KPM diharapkan aktif memantau layanan bagi rumah tangga sasaran 1.000 HPK sekaligus memastikan tidak ada kelompok sasaran yang luput dari pelayanan, termasuk masyarakat di wilayah pelosok.
Lahmuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh KPM atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam mendukung upaya penurunan stunting. Ia berharap para kader terus meningkatkan ketelitian dalam pendataan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah juga mendorong evaluasi terhadap proses penginputan data melalui aplikasi electronic Human Development Worker (e-HDW).
Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sekaligus merumuskan solusi agar pelaporan konvergensi pencegahan stunting dapat berjalan sesuai tahapan dan tepat waktu.
“Jangan sampai ada data yang terlewat, sasaran yang tidak terpantau, atau laporan yang terlambat. Mari kita perkuat koordinasi dan komunikasi agar upaya penurunan stunting benar-benar berjalan optimal,” tandas Lahmuddin Hambali.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Boalemo, Iwan Woluwo; Kepala Dinas Sosial dan PMD, Syarifudin Lamusu;
Ketua TP PKK Kabupaten Boalemo sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu, Hartati Moha Pagau; serta Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Boalemo sekaligus Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu, Rina Sarkam Hambali.(Rls)
