Hargo.co.id, GORONTALO – Sebanyak 14 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo melanjutkan hubungan kerja melalui penandatanganan perjanjian kerja baru, Selasa (20/10/2026).
Penandatanganan berlangsung di aula lantai II Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, dipimpin Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Ridwan Hemeto, didampingi Sekretaris Dinas Rudi Wahyudin Erfan Daenunu dan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Adian Syafruddin Ibrahim.
Perjanjian kerja baru ini merupakan tindak lanjut berakhirnya masa perjanjian sebelumnya pada 30 September 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan instansi tersebut.
Jumlah PPPK Paruh Waktu yang sebelumnya tercatat 15 orang kini menjadi 14 orang. Pengurangan tersebut terjadi karena satu pegawai telah memasuki batas usia pensiun.
Dengan penandatanganan perjanjian baru, 14 pegawai tersebut kembali memiliki kejelasan mengenai hubungan kerja, tugas, serta hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
Keberadaan tenaga PPPK Paruh Waktu turut mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, mulai dari pelayanan kearsipan dan perpustakaan hingga administrasi perkantoran. Karena itu, keberlanjutan tenaga kerja ini diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Penataan PPPK Paruh Waktu sendiri merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN).
Kebijakan ini diatur melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025
tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
Dalam pelaksanaannya, perjanjian kerja menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian hubungan kerja bagi pegawai yang memenuhi persyaratan. Keberlanjutan masa kerja tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kebutuhan instansi dan ketersediaan anggaran.
Bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, penandatanganan ini juga menjadi bagian
dari penataan administrasi kepegawaian agar pelaksanaan tugas organisasi tetap berjalan sesuai kebutuhan.
Melalui keberlanjutan hubungan kerja tersebut, para PPPK Paruh Waktu diharapkan terus menjaga kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dukungan sumber daya manusia yang memadai menjadi salah satu unsur penting untuk menunjang pelayanan kearsipan dan perpustakaan yang berkelanjutan.(Diyanti)
