Hargo.co.id, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo berupaya meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik setelah pada penilaian tahun sebelumnya hanya meraih 19 poin dengan predikat tidak informatif.
Komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dengan menghadiri langsung tahapan presentasi dan wawancara uji publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat.
Kegiatan berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Dalam tahapan ini, para pimpinan badan publik memaparkan berbagai upaya dan kebijakan terkait pelaksanaan keterbukaan informasi di hadapan tim penguji.
Pemprov Gorontalo mengikuti sesi panel bersama tiga provinsi lainnya, yakni Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Aceh.
Kehadiran langsung Gubernur Gusnar dinilai menjadi bentuk keseriusan pimpinan daerah dalam mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi kepala daerah juga menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian Monev KIP tahun ini.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo, Trizal Entengo, menyampaikan apresiasi atas kehadiran gubernur yang turut memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan keterbukaan informasi publik.
Menurutnya, keterlibatan pimpinan badan publik memiliki arti penting dalam memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintahan untuk menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses masyarakat.
“Alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Gorontalo yang berkenan hadir dalam uji publik Monev KIP 2026. Kehadiran beliau sangat berpengaruh karena menunjukkan adanya komitmen pimpinan badan publik untuk terus memperbaiki keterbukaan informasi ke depan,” kata Trizal yang turut mendampingi Gubernur Gusnar Ismail.
Dalam paparannya, Gubernur Gusnar menjelaskan sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemprov Gorontalo untuk memperbaiki capaian keterbukaan informasi publik.
Salah satu perhatian utamanya adalah membenahi hasil penilaian 2025 yang hanya mencapai 19 poin atau masuk kategori tidak informatif.
Melalui koordinasi dan kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), capaian tersebut berhasil ditingkatkan menjadi 67,92 poin pada penilaian tahun ini.
Trizal menjelaskan, angka tersebut baru berasal dari hasil pengisian kuesioner. Dengan tambahan komponen penilaian sebesar 20 persen dari kehadiran dan presentasi gubernur, pihaknya optimistis nilai akhir dapat mencapai 87,92 poin.
Capaian itu diharapkan membawa Gorontalo masuk kategori menuju informatif.
Meski demikian, dalam sesi wawancara, tim panelis turut memberikan sejumlah catatan untuk menjadi perhatian Pemprov Gorontalo. Di antaranya menyangkut dukungan anggaran bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Komisi Informasi Provinsi.
Selain itu, belum terlaksananya proses seleksi anggota Komisi Informasi yang baru juga menjadi salah satu hal yang disoroti. Kondisi tersebut tidak terlepas dari keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
Trizal menegaskan, keterbatasan anggaran tidak menyurutkan upaya Diskominfotik dalam memperkuat keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah provinsi.
Sejumlah langkah terus dilakukan, mulai dari pembinaan PPID di masing-masing OPD, pengembangan layanan informasi berbasis digital,
hingga memfasilitasi Komisi Informasi Provinsi dalam penanganan sengketa informasi.
“Terlepas dari anggaran, kami di Kominfo sudah berupaya maksimal agar keterbukaan informasi publik ini semakin baik. Misalnya dengan terus membina PPID di OPD, menghadirkan layanan informasi digital, termasuk memfasilitasi KI Provinsi terkait penanganan sengketa informasi,” pungkasnya.(Rls)
