Hargo.co.id, GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menetapkan kebijakan baru terkait jam kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW). Mulai diberlakukannya ketentuan tersebut, PPPK PW di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo hanya diwajibkan bekerja hingga pukul 12.00 Wita.
Ketentuan itu disampaikan langsung Adhan saat memberikan arahan dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan lima pejabat pimpinan tinggi pratama di Aula Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo, Bandayo Lo Yiladia, Senin (16/11/2026).
Adhan menegaskan, jam kerja PPPK PW dimulai pukul 08.00 hingga 12.00 Wita. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi pegawai yang memiliki tanggung jawab khusus, seperti operator, sopir, maupun mereka yang mendapat penugasan tertentu.
“Saya umumkan hari ini bahwa PPPK Paruh Waktu itu hanya mulai dari pukul 08.00 pagi sampai pukul 12.00 siang,” tegas Adhan Dambea di hadapan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia pun meminta seluruh pimpinan OPD segera menindaklanjuti kebijakan tersebut
dengan menerbitkan surat edaran sebagai pedoman pelaksanaan jam kerja PPPK PW di masing-masing instansi.
“Oleh sebab itu, saya minta tiap-tiap pimpinan OPD untuk segera membuat edaran, bahwa PPPK Paruh Waktu itu hanya bertugas sampai pukul 12.00 siang,” ujarnya.
Adhan menjelaskan, kebijakan pemangkasan jam kerja tersebut didasarkan pada pertimbangan proporsionalitas antara beban pekerjaan dan upah yang diterima PPPK PW.
Menurutnya, tidak tepat jika pegawai yang menerima upah terbatas harus menjalani jam kerja hingga sore hari sebagaimana pegawai penuh waktu.
“Karena melihat dari gaji yang mereka terima itu tidak sesuai dengan beban kerja mereka, yang harus kerja sampai sore,” jelasnya.
Meski memperoleh pengurangan jam kerja, Adhan tetap meminta PPPK PW memanfaatkan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tugas dan memberikan kinerja maksimal.
Ia juga mengingatkan agar para pegawai tetap bersyukur atas penghasilan yang diterima. Sebab, di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemkot Gorontalo masih berupaya mempertahankan keberadaan PPPK Paruh Waktu agar tidak dirumahkan.
“Saya juga berharap para PPPK senantiasa bersyukur, karena dibandingkan dengan daerah-daerah lain,
Kota Gorontalo tetap mempertahankan PPPK, sementara di daerah lain tidak sedikit para PPPK yang dirumahkan,” kata Adhan Dambea.
Selain mempertahankan status kepegawaian mereka, Adhan mengungkapkan bahwa Pemkot Gorontalo juga telah menaikkan besaran upah PPPK PW.
Jika sebelumnya penghasilan mereka berkisar Rp600 ribu hingga Rp850 ribu, kini dinaikkan menjadi Rp1 juta per bulan.
Para pegawai juga mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Meski tidak mengalami banyak kenaikan, Alhamdulillah upah PPPK naik menjadi satu juta rupiah, plus ditambah dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Kebijakan ini menjadi langkah Pemkot Gorontalo dalam menyesuaikan beban kerja dengan kemampuan penghasilan PPPK Paruh Waktu,
sekaligus mempertahankan mereka di tengah keterbatasan fiskal daerah.(Adv)












