Hargo.co.id, GORONTALO – Aparat Polda Gorontalo mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial AH (22) di Kelurahan Heledulaa Selatan.
Pengamanan dilakukan oleh personel Subdirektorat IV Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Gorontalo. AH diduga terlibat dalam praktik perdagangan orang yang kini masih didalami penyidik.
Selain mengamankan AH, polisi juga mengidentifikasi seorang perempuan berinisial KBM (18) yang diduga menjadi korban dalam perkara tersebut. Sementara itu, seorang perempuan lainnya berinisial AM (20) telah dimintai keterangan sebagai saksi.
Dalam penanganan kasus ini, petugas turut menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut. Barang bukti itu terdiri dari satu unit Samsung A04, satu unit iPhone 11, satu unit Oppo A54, serta uang tunai senilai Rp300 ribu.
Seluruh barang bukti kini telah diamankan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Polisi masih mendalami keterkaitan barang-barang tersebut dengan dugaan praktik TPPO yang sedang ditangani.
Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Gorontalo, Kompol Karsum Ahmad, S.H., mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas perdagangan orang sekaligus memberikan perlindungan kepada korban.
“Polda Gorontalo terus berkomitmen melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk tindak pidana perdagangan orang. Masyarakat juga diimbau agar lebih waspada terhadap berbagai modus perekrutan maupun penawaran pekerjaan yang berpotensi mengarah pada eksploitasi manusia,” ungkapnya.
Ia berharap masyarakat turut berperan aktif dalam mencegah praktik perdagangan orang dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan atau perekrutan yang mencurigakan.
Masyarakat juga diminta tidak ragu melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan indikasi perdagangan orang di lingkungan masing-masing.
Pengungkapan ini diharapkan menjadi langkah untuk mempersempit ruang gerak pelaku TPPO sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya eksploitasi manusia. (Kif)












