Hargo.co.id, GORONTALO – Kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi perhatian dalam validasi eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2025 dengan tahun ukur 2026. Dalam proses ini, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri melakukan pendalaman terhadap sejumlah indikator untuk memastikan kesesuaian data penilaian dengan kondisi faktual di daerah.
Validasi tersebut berlangsung di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Rabu (18/11/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, hadir mewakili Gubernur untuk memaparkan kebijakan sekaligus menjawab pertanyaan tim validator eksternal yang dipimpin Prof. Irwan.
Ada enam dimensi yang menjadi fokus pengukuran IPKD. Masing-masing kesesuaian perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Keenam dimensi tersebut membutuhkan dukungan data dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Karena itu, seluruh OPD yang terlibat dalam pengukuran IPKD turut dilibatkan untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan dokumen pendukung sesuai indikator yang menjadi tanggung jawabnya.
Dalam proses validasi, tim BSKDN melakukan pendalaman terhadap kebijakan, pelaksanaan, hingga capaian pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah provinsi diberikan waktu maksimal 15 menit untuk pemaparan,
kemudian dilanjutkan diskusi selama 15 menit bersama pakar, akademisi, dan media massa.
Validasi eksternal ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri terhadap hasil pengukuran IPKD,
khususnya pemerintah daerah yang memperoleh kategori baik di tingkat regional dan/atau memiliki nilai indeks tertinggi pada masing-masing regional.
Bagi Pemprov Gorontalo, proses tersebut menjadi kesempatan untuk mengklarifikasi hasil pengukuran
sekaligus memperlihatkan bukti dukung atas kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan.
Pemprov Gorontalo melalui kegiatan tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada Tim IPKD Provinsi Gorontalo dan seluruh pemerintah kabupaten/kota
atas koordinasi dalam memenuhi indikator penilaian serta menyiapkan data pendukung.
Selain pemerintah provinsi, BSKDN turut memfasilitasi validasi eksternal bagi pemerintah kabupaten dan kota
yang memperoleh predikat baik dan/atau nilai tertinggi di tingkat provinsi, terutama daerah yang belum dapat melaksanakan validasi secara mandiri.
Hasil validasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Tidak hanya dalam pemenuhan indikator penilaian, tetapi juga dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.(Rls)












