Hargo.co.id GORONTALO – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Gorontalo di tingkat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) kini sedang berada dalam masa transisi kepengurusan.
Pasalnya, masa kepengurusan dibawah kepemimpinan Ketua DPW, Muhalim Litty, telah berakhir 31 Juli lalu.
“Tidak ada lagi muswil. Mekanismenya tinggal pembentukan tim formatur yang terdiri dari unsur DPC, DPW dan DPP untuk menentukan Ketua DPW,” ujar kader PPP yang duduk di Deprov Gorontalo, Rusliyanto Monoarfa.
Dia mengatakan, hingga terbentuknya pengurus baru, maka kepengurusan DPW tetap berada dalam kendali pengurus lama.
“Sehingga tidak ada kekosongan pengurus,” tambahnya.
Paparan Rusliyanto ini memang sejalan dengan penjelasan Muhalim Litty kepada Gorontalo Post beberapa waktu lalu. Bahwa, untuk pembentukan kepengurusan DPW tidak akan ada lagi muswil. Penentuan Ketua DPW hanya akan melalui tim formatur yang mewakili DPC, DPW dan DPP.
“DPP sudah mengarahkan agar Ketua DPW Gorontalo yaitu Nelson Pomalingo (Bupati Kabupaten Gorontalo.red),” ujarnya ketika itu.
Arahan DPP ini rupanya sejalan dengan keinginan kader PPP di Gorontalo. Seperti yang disampaikan salah satu kader PPP Bonbol, Nurdin Wartabone, kader dan simpatisan PPP Bonbol menginginkan agar posisi Ketua DPW PPP harus ditempati oleh Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo. Karena menurutnya, Nelson sudah punya kedekatan emosional dengan partai.
“Saat bertarung di Pilkada Kabgor 2015 lalu, beliau (Nelson Pomalingo.red) diusung PPP,” jelas Nurdin yang juga anggota DPRD Bonbol dari fraksi PPP itu.