Hargo.co.id, GORONTALO – Bencana alam berupa banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Gorontalo dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian pemerintah daerah setempat. Beberapa solusi terus diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Provinsi Gorontalo, Senin, (04/04/2022).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir mengatakan, Dalam rapat tersebut pihaknya bersama BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo telah mengambil berbagai kebijakan terkait bencana banjir dan tanah longsor di daerah ini.
“Ada beberapa langkah yang diambil terkait penanganan pasca banjir yaitu terkait anggaran dan sesuai kewenangannya. Seperti penanganan sungai Alo – Molalahu dan Biyonga dengan biaya kurang lebih 18 miliar dan ada juga dana darurat”, kata Roni Sampir.
Dirinya mengungkapkan, pihaknya telah merencanakan beberapa program penanganan banjir yang anggarannya bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program tersebut meliputi beberapa pekerjaan jalan dan jembatan.
Roni Sampir mengatakan, penanganan Banjir di kabupaten Gorontalo juga mendapatkan sentuhan dari pemerintah provinsi Gorontalo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Diantaranya, pada beberapa pekerjaan jembatan yang rusak pasca banjir.
“Dari Rp. 493 anggaran yang kami pinjam kembali karena SHT kurang lebih 80 miliar untuk dimaksimalkan untuk dipinjam kembali melaksanakan kegiatan-kegiatan yang belum terdanai pada dana PEN sebelumnya,” katanya menandaskan. (***)
Penulis : Sucipto Mokodompis