Hargo.co.id, GORONTALO – Ada yang menarik dari pembahasan APBD Perubahan 2022 di Gorontalo Utara (Gorut). Yakni, anggaran PKK diusul Rp 200 juta, namun yang diakomodir justru Rp 300 juta.
Informasi yang berhasil dihimpun, Dinas Pemdes, Gorontalo Utara mengusulkan anggaran PKK sebanyak Rp 200 juta. Langkah itu juga sempat dibaca oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gorontalo Utara saat draf dimasukan. Namun saat pembahasan anggaran, tiba-tiba yang diakomodir justru Rp 300 juta oleh TAPD.
Kenyataan itu menimbulkan sejumlah tanda tanya dari DPRD. Ketua DPARD Gorontalo Utara, Deisy S.M Datau langsung mempertanyakan soal peruntukan anggaran tersebut. Kemudian disambung lagi oleh anggota Banggar Gustam Ismail ikut perubahan usulan anggaran tersebut.
“Yang kami baca Rp 200 juta. Kenapa diakomodir Rp 300 juta. Apa urgensinya?,” tanya Gustam Ismail.
Meskipun pertanyaan itu sempat mendapat penjelasan dari BAPPEDA, namun penjelasan itu kemudian ditanggapi kembali oleh Gustam Ismail. Menurutnya, sudah dihitung dengan data dari TAPD. Biasanya dikurangi, namun kenapa ini malah ditambah.
Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik juga turut mempertanyakan, karena dirinya tidak membacanya. Hamzah Sidik kemudian pertanyaannya, untuk apa PKK urus stunting? Menurutnya, stunting, anggarannya di Dinas Kesehatan.
“Lebih baik untuk program yang konkrit saja seperti beli susu dan diberikan langsung untuk ibu-ibu hamil. Kalau ingin serius, bukan cuma kegiatan seremonial saja. Namun lebih spesifik siapa yang disasar dan apa manfaatnya,” ujarnya.
Ditambahkan oleh Hamzah Sidik, daripada anggaran tersebut untuk seminar yang tidak bermanfaat, lebih baik dibelikan susu. (***)
Penulis: Alosius M. Budiman